Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah memprediksi kebijakan PSBB total di DKI Jakarta tak efektif. Pasalnya, aturan PSBB kali ini jauh lebih longgar dari PSBB jilid pertama. Kebijakan penanganan COVID-19 di DKI dinilai sudah lebih baik dari rata-rata daerah lain.
Misalnya dengan jumlah tes mencapai 40 ribu per 1 juta penduduk, 4 kali lebih banyak dari standar WHO. Namun pengawasan jadi titik paling fatal Pemprov DKI.
"Lemahnya DKI Jakarta soal pengawasan mobilitas masyarakat. Apalagi masa transisi, sudah tidak ada lagi. Kedua masalah penegakan hukum harus lebih tegas agar masyarakatnya juga disiplin," ucap Trubus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/9).
Baca Juga:
Jakarta Kembali PSBB, Datang ke Yogyakarta Harus Bawa Surat Bebas COVID-19
Trubus berpendapat efektivitas PSBB DKI juga terancam dengan kepercayaan masyarakat yang menurun. Masyarakat jengah dengan penanganan pandemi yang hanya jadi ajang seteru pemerintah DKI dan pusat.
"Publik sekarang ini menganggap penanganan gagal, terlihat apa yang dilakukan pemprov dan pusat justru ribut ego sektoral. Masyarakat jadi jalan sendiri-sendiri," tuturnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya dan tim gabungan TNI, Dishub dan Satpol PP melaksanakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan COVID-19 di delapan lokasi di Ibu Kota pada hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta yang diperketat, Senin (14/9).
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo menyebutkan, delapan titik tersebut yakni di Pasar Jumat berbatasan dengan Tanggerang, Jalan Perintis Kemerdekaan berbatasan dengan Bekasi, Kalimalang, Kalideres, Tugu Tani, Jalan Asia Afrika, Bundaran Hotel Indonesia dan Semanggi.
"Itu ada delapan titik, kita melaksanakan operasi yustisi gabungan," kata Sambodo
Sambodo menyebutkan, meski hari pertama pelaksanaan PSBB Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 diberlakukan, pihaknya tidak lagi memberikan imbauan tetapi langsung penindakan bagi yang melanggar aturan PSBB.
Baca Juga:
Wakapolri Klaim PSBB Total di Jakarta Masih Dalam Pembahasan
Penindakan ini, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
"Kita sudah mulai langsung penindakan. Dalam Pergub 79 di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan termasuk sanki apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan," ujarnya. (Knu)
