Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diminta menjaga kepercayaan publik agar pemerintahan baru yang akan datang mendapatkan dukungan dari publik.
Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, pembagian kekuasaan merupakan hal yang lumrah dalam dunia politik. Dengan kondisi koalisi yang besar, menurutnya kepentingan banyak partai politik pun perlu diakomodasi pemegang kekuasaan.
"Ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya harus diakomodasi, harus ada power sharing yang proporsional," kata ujang dikutip Antara, Selasa (14/5).
Hal itu dikatakan Ujang merespons adanya usulan pertambahan jumlah kementerian dari 34 kementerian yang ada saat ini menjadi 40 kementerian bagi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024—2029.
Baca juga:
Dikatakan pula, revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bukan tidak mungkin bakal segera dibahas di DPR sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden baru.
"Itu hal yang umum dalam dunia politik, rakyat harus diutamakan untuk disejahterakan," katanya.
Saat ini, menurut dia, Prabowo terpilih berdasarkan amanah dari mayoritas rakyat Indonesia. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menimbulkan kritikan hingga menurunkan tingkat kepercayaan publik.
"Harus melihat kebatinan masyarakat, ya mungkin akan ada kritikan terkait dengan anggaran negara yang tersedot pada penambahan nomenklatur kementerian itu," kata Ujang.
Baca juga:
Usul penambahan kursi menteri salah satunya muncul dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang merekomendasikan jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi 34 hingga 41 kementerian guna mengakomodasi luasnya cakupan urusan pemerintahan.
Usul itu pun ditanggapi oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menilai revisi itu diperlukan karena UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah digunakan sejak 16 tahun lalu. Revisi UU itu bakal membuat bangsa Indonesia mengikuti perkembangan zaman.
