Pengamat Kritik Buzzer Piaraan Pemerintah Pecah Belah Rakyat

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengkritik Pemerintah karena terkesan memelihara buzzer di media sosial. Kehadiran para buzzer itu malah dianggap memperkeruh suasana dan memecah belah rakyat Indonesia.

"Pemerintah kan sudah dipercaya publik untuk mengelola nehara dan melindungi masyarakatnya. Dengan pemeliharaan buzzer urgensinya apa," kata Trubus saat berbincang dengan Merahputih.com di Jakarta, Rabu (2/10).

Baca Juga:

Sebar Hoaks Ambulans DKI Bawa Batu, Ketua Bapilu PDIP Solo Dipolisikan

Trubus melanjutkan, kehadiran buzzer yang suka menebar isu sensitif ini dianggap kontraproduktif. Dia mencontohkan isu kelompok radikal di Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebarluaskan para buzzer malah mengadu domba publik antikorupsi.

"Bisa kontraproduktif dan memancing permusuhan. Kita kan masyarakat sudah damai. Pemerintah menggunakan buzzer yang tak memiliki kapasitas. Mereka jadi terkesan memojokkan kelompok tertentu lalu institusi yang sah selama ini," tutur Trubus.

"Arahnya malah memperpanjang konflik (revisi UU KPK). Sesuatu yang enggak ada dibilang ada," kritik dia, sambil menambahkan, "Jadi mereka seperti mencari panggung saja. Apalagi sampai mendapat keuntungan dari jumlah yang banyak."

Baca Juga:

Hoax Terkait Politik Masih Marak

Menurut Trubus, pemerintah sengaja memelihara buzzer untuk membungkam dan menyerang pihak lawan. Apalagi, lanjut dia, informasi dari buzzer itu sama sekali tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Ini tak baik bagi demokrasi," tegas pengajar Universitas Trisakti itu.

Untuk diketahui, sejumlah pihak mulai mengkritik para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan kondisi bangsa. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik.

Misalnya, mereka menyebarkan kabar tentang ambulans berlogo pemerintah DKI Jakarta yang berisi batu saat unjuk rasa pelajar sekolah menengah atas pekan lalu yang ternyata adalah informasi keliru.

Dalam kasus seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dan revisi Undang-Undang KPK, para pendengung menyebarkan agitasi bahwa lembaga itu dikuasai kelompok agama garis keras yang mereka sebut Taliban.

Mereka menyebut Novel Baswedan, penyidik yang dikenal gigih mengusut pelbagai kasus korupsi jumbo, sebagai antek khilafah. Ketika timbul dukungan kepada KPK, mereka menyerang para pendukung itu dengan memberi mereka label pendukung khilafah. (Knu)

Baca Juga:

Terungkap! Ini Tiga Cara Pemerintah Tangkal Penyebaran Hoaks di Medsos