Pengamat: Ini Penyebab Pertamina Rugi

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 08 April 2015
Pengamat: Ini Penyebab Pertamina Rugi

Petugas melayani penjualan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di kawasan Rajawali, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Direktur Executive Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menegaskan kerugian yang dialami oleh PT Pertamina (Persero) ini karena buruknya kinerja Direksi Pertamina.

Bahkan dari awal, EWI menegaskan bahwa Dwi Soetjipto tidak layak dan tidak akan mampu memimpin perusahaan sebesar Pertamina. Karena menurutnya, ketika Dwi Soetjipto memimpin Semen Indonesia, ia juga meninggalkan utang yang besar. (Baca: Februari-Januari Pertamina Rugi Sekitar Rp2,8 Triliun)

Namun, kerugian dalam BUMN juga belum tentu dikategorikan sebagai korupsi. Karena hal ini memerlukan penelitian dan pemeriksaan kenapa kerugian itu terjadi. Sementara dalam konteks Pertamina sebagai BUMN migas yang merugi, perlu dicermati apa penyebab kerugiannya, apakah karena aksi konspirasi yang salah atau karena kewajiban subsidi atau karena ketidakhati-hatian direksi dalam menjalankan tugasnya.

"Kerugian Pertamina yang terjadi saat ini menurut pengamatan kami cenderung terjadi karena ketidakhati-hatian direksi dalam menjalankan tugasnya, tidak mampu melakukan efisiensi operasional dan tidak mampu menjadikan Pertamina untung, padahal kewajiban subsidi yang diberikan negara lewat pertamina sudah tidak seberapa besar," tutur Ferdinand ketika dihubungi tim merahputih.com, Jakarta, (8/4). (Baca: Pertamina Klaim Mampu Lewati Transisi Pengelolaan Blok Mahakam)

Amanat dalam Undang-Undang BUMN dengan tegas menyatakan bahwa BUMN harus memberikan keuntungan kepada negara, namun tidak juga menyatakan tidak boleh rugi.

"Inilah negara kita dengan pejabat-pejabat yang suka berkelit dari celah bahasa dalam Undang-Undang yang tidak secara tegas mengatur mana yang boleh mana yang tidak boleh. Ini memang menjadi kelemahan dari banyak UU di negara kita," tambahnya.

Dalam hal ini, EWI menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun dalam kuartal pertama ini. Mereka harus memeriksa dan mengaudit Pertamina, supaya lebih jelas apa penyebab kerugian Pertamina. Kalau karena subsidi, sekarang diketahui subsidi hampir tidak ada.

"Jadi memang sangat mencurigakan dan patut diduga kerugian pertamina pada kuartal pertama ini adalah akibat kesalahan direksi yang patut ditindaklanjuti secara hukum."

Dengan itu, EWI menyarankan agar Presiden segera mencopot Menteri BUMN dan Direksi Pertamina. Karena menurutnya, ini juga sah kesalahan kolektif BUMN yang telah memilih Dwi Soetjipto sebagai Dirut di Perusahaan Plat Merah tersebut. (Baca: Proyek Pelabuhan Cilamaya Dibatalkan, Dirut Pertamina Bersyukur)

"Segera RUPSLB pergantian Direksi Pertamina sebelum Pertamina semakin hancur," tutupnya. (rfd)

#Migas #BUMN #Pertamina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana SAL Rp 281 Triliun ke Bank BUMN, Siapkan Dana Standby Rp 100 triliun
Pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp 110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp 281 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana SAL Rp 281 Triliun ke Bank BUMN, Siapkan Dana Standby Rp 100 triliun
Indonesia
Seluruh Hotel BUMN Resmi Digabungkan ke InJourney
Sebanyak 45 hotel yang tersebar di beberapa BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (26/6)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Seluruh Hotel BUMN Resmi Digabungkan ke InJourney
Berita Foto
Program UMiMAX Pertamina Bantu Pekerja Terdampak PHK Memulai Usaha Mandiri
Aktivitas jual-beli umkm dalam Program UMiMAX Pertamina di Jakarta, Jum'at (26/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Program UMiMAX Pertamina Bantu Pekerja Terdampak PHK Memulai Usaha Mandiri
Indonesia
PNM Berikan Kredit ke 23,1 Juta Nasabah di Seluruh Indonesia, Termasuk Kawasan 3T
Perluasan akses pembiayaan juga disertai dengan pendampingan, pelatihan, dan kesempatan bertumbuh bagi masyarakat prasejahtera.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juni 2026
PNM Berikan Kredit ke 23,1 Juta Nasabah di Seluruh Indonesia, Termasuk Kawasan 3T
Indonesia
Tutup 240 BUMN tak Produktif, Presiden Prabowo: Negara Hemat Triliunan Rupiah
Prabowo mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak. 

Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Tutup 240 BUMN tak Produktif, Presiden Prabowo: Negara Hemat Triliunan Rupiah
Indonesia
Prabowo Bahas Peluang Baru Danantara, Pariwisata hingga Konser Musik Masuk Pembicaraan
Presiden Prabowo Subianto bertemu Rosan Roeslani di Kertanegara. Bahas peluang investasi Danantara, penguatan sektor pariwisata, industri kreatif, hingga konsolidasi BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 Juni 2026
Prabowo Bahas Peluang Baru Danantara, Pariwisata hingga Konser Musik Masuk Pembicaraan
Indonesia
PLN Tambah Direksi, Petinggi Perusahaan Jadi 12 Orang
PLN menambah direksi dengan menghadirkan tambahan nomenklatur Wakil Direktur Utama (Wadirut).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
PLN Tambah Direksi, Petinggi Perusahaan Jadi 12 Orang
Indonesia
Pupuk Indonesia Catatkan Kenaikan Laba 230 Persen, Capai Rp 6,70 Triliun
Hingga Mei 2026, Pupuk Indonesia Group mencatat pendapatan year-to-date (YTD) sebesar Rp 47,71 triliun atau tumbuh 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
Pupuk Indonesia Catatkan Kenaikan Laba 230 Persen, Capai Rp 6,70 Triliun
Indonesia
DPR Dukung Danantara Pangkas BUMN Jadi 100-200 Entitas, Minta Roadmap Jelas
Rencana Danantara memangkas jumlah entitas BUMN mendapat dukungan DPR. Namun, Komisi VI mengingatkan agar proses konsolidasi dilakukan secara hati-hati dengan kajian menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
DPR Dukung Danantara Pangkas BUMN Jadi 100-200 Entitas, Minta Roadmap Jelas
Indonesia
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Kenaikan harga Pertamax masih menjadi polemik. DPR mengingatkan tarif listrik hingga LPG subsidi ikut terdampak.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Bagikan