Frengky Aruan
MerahPutih.com - Rencana penambahan kementerian dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menuai sorotan. Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyebut bahwa risiko yang dihadapi bisa sangat besar jika pembentukan kementerian lebih didorong oleh selera atau preferensi pribadi seorang presiden.
“Dampak dari keputusan semacam ini berpotensi menimbulkan masalah serius dalam jangka panjang,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/9).
Achmad khawatir, pembentukan kementerian baru yang hanya menyesuaikan dengan selera pemimpin tertinggi berpotensi merusak tatanan ini.
Contoh nyata dari dampak negatif pembentukan kementerian berdasarkan selera presiden adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas.
“Sehingga ketika tugas-tugas kementerian baru tidak terdefinisikan dengan jelas, akan sulit bagi birokrasi untuk berfungsi secara efektif,” ungkap Achmad.
Baca juga:
Penambahan Kementerian pada Era Prabowo Berpotensi Boroskan APBN
Pembentukan kementerian baru tanpa pertimbangan yang tepat sering kali menciptakan situasi di mana beberapa kementerian memiliki peran dan tanggung jawab yang saling tumpang tindih
“Tumpang tindih ini tidak hanya membingungkan pegawai negeri yang bekerja di dalam birokrasi, tetapi juga menghambat proses pengambilan keputusan yang seharusnya cepat dan tepat,” jelas Achmad.
Selain itu, pembentukan kementerian yang hanya didasarkan pada preferensi presiden dapat mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak efisien.
Pembentukan kementerian baru secara sembarangan akan menyebabkan anggaran negara terkuras untuk membiayai operasional kementerian yang mungkin sebenarnya tidak dibutuhkan.
Baca juga:
Jumlah Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Ikutin Nomenklatur Pemerintahan Prabowo
“Alokasi anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk progrram-program yang lebih berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat malah habis untuk mendanai struktur birokrasi yang terlalu besar,” kata Achmad.
Menurut Achmad, pembentukan kementerian seharusnya melalui proses evaluasi yang mendalam, yang melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang administrasi negara dan kebijakan publik.
Pengetahuan akademis sangat penting untuk memastikan bahwa pembentukan kementerian benar-benar relevan dan efisien dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi negara.
“Namun, ketika landasan akademis diabaikan dan keputusan lebih didasarkan pada preferensi personal atau kalkulasi politik, maka akan terjadi penumpukan struktur birokrasi yang justru memperlambat kinerja pemerintah,” tutup Achmad. (Knu)
