Pengamat: Evaluasi Pemilu Difokuskan pada KPU dan Bawaslu

MerahPutih.com - Pengamat politik Jerry Sumampouw menilai, emilu 2019 juga dinilainya menghemat anggaran negara. Selain itu, menurutnya sistem Pemilu 2019 telah mampu menguatkan sistem presidensial.

"Jadi relatif berhasil. Ini output yang saya lihat," kata Jerry dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/4).

Evaluasi terkait Pemilu 2019 seharusnya diarahkan kepada penyelenggara Pemilu, bukan soal apakah harus dilaksanakan serentak atau dipisah. KPU dan Bawaslu masih menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan kultur dan sistem yang lama.

Salah satunya terkait tingginya antusiasme masyarakat mengikuti pesta demokrasi. Inilah yang kemudian membuat masalah dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), logistik, hingga distribusi.

"Secara teknis memang banyak masalah, tapi itu berkaitan dengan penyelenggara," kata Jerry.

Ia menyebutkan bahwa banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia bukan menjadi salah satu faktor utama untuk dilakukannya wacana evaluasi untuk Pemilu berikutnya.

Pasalnya, menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) korban yang meninggal dunia juga terjadi pada Pemilu sebelumnya yakni 2014.

"Cuma menjadikan isu begini untuk mengevaluasi sistem, ini salah kaprah, karena isu kemanusiaaan untuk mengevaluasi sistem, itu enggak pas," ujar Jerry.

Jerry menambahkan kalau penambahan korban yang meninggal dunia dari Pemilu 2014 merupakan hal yang wajar. Hal tersebut dikarenakan pada Pemilu 2019 terjadi penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 800 ribu.

"Pada 5 tahun lalu TPS itu cuma 600 ribu, sekarang 800an ribu. 5 tahun lalu petugas TPS tidak ada di semua TPS. Jadi ada penambahan orang yang cukup siginifikan. Jadi makin banyak orang yang terlibat resikonya juga makin besar," papar Jerry.

Ia mengatakan, kalau angkanya besar ada kewajaran jika jumlah petugas yang berguguran karena jumlahnya pun semakin banyak.

"Kita ini mengevaluasi sistem dengan variabel dan indikator yang tidak tepat. Saya kira kita akan mengulangi yang sama 5 tahun lagi. Kalau kita evaluasi sistem ini dibuat yang pertama ada 3 maksud. Pertama penguatan sistem presidensial, kedua efektifitas anggaran atau penghematan, ketiga mobilisasi pemilih," tuturnya. (Knu)