Pengamat Beberkan Cara Amien Rais Merongrong Demokrasi Indonesia

Merahputih.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menyerukan gerakan people power diganti dengan kedaulatan rakyat untuk melawan tindakan kecurangan selama Pemilu.

Hal itu diungkap Amien Rais saat melakukan pidato penutupan dalam acara 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

BPN Prabowo-Sandi sebelumnya menegaskan akan menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). BPN menilai pemilu telah terjadi kecurangan yang terstruktur dan sistematis.

Pengamat Politik, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai pernyataan Amien Rais yang menyerukan agar gerakan people power diganti dengan kedaulatan rakyat merupakan upaya sistematis mengganggu demokrasi Indonesia.

"Kalau saya melihatnya, pernyataan Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais yang menyerukan agar gerakan people power diganti dengan kedaulatan rakyat itu tak lain upaya sistematis merongrong demokrasi di Indonesia," kata Ramses kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (15/5).

BACA JUGA: Eggi Sudjana Sudah Dibui, Pengacara Bocorkan Giliran Selanjutnya Amien Rais

Upaya merongrong demokrasi secara sistematis itu kata Ramses dapat dilihat dari beragam opini publik yang dibangun selama ini seolah-olah pemilu kali ini diwarnai kecurangan sistematis padahal instrumen penyelenggara pemilu sudah bekerja maksimal dalam mengawal proses pemilu hingga perhitungan di KPU.

"Publik kan bisa lihat dari beragam serangan selama ini melalui opini publik yang dibangun yang seolah-olah pemilu kali ini diwarnai kecurangan sistematis padahal instrumen penyelenggara pemilu kan sudah kerja maksimal dalam mengawal proses pemilu hingga perhitungan di tingkat KPU," ujar Ramses.

Dosen Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta ini menjelaskan, penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah semakin baik, transparan dan akuntabel sebab ada UU Pemilu yang menyediakan mekanisme untuk memroses segala indikasi pelanggaran pemilu.

"Kalau pelanggaran yang sifatnya administratif bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau ada dugaan pidana bisa diproses di Sentra Gakkumdu, pelanggaran kode etik dapat diproses melalui DKPP, sengketa terhadap keputusan KPU dapat dibawa ke Bawaslu hingga PTUN dan yang terakhir perselisihan hasil Pemilu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi," jelas Ramses.

Ramses menduga, gerakan BPN yang terus membangun opini negatif terhadap hasil pemilu lebih pada ketidakpuasan dan tidak mampu menerima realitas hasil pemilu sehingga adanya upaya mendelegetimasi hasil pemilu secara masif yang mengarah pada penggulingan pemerintahan saat ini. (Knu)