Pengamat: Anies Cabut Izin Reklamasi untuk Kepentingan Pilpres 2019

MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebutkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin pembangunan 13 pulau Reklamasi Teluk Jakarta tidak terlepas dari aroma politik, khususnya Pilpres 2019.

Menurut Trubus, keputusan pencabutan izin pulau reklamasi ini sebagai langkah Anies untuk menarik dukungan masyarakat untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif pada 2019 mendatang.

Sebab dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejatera (PKS) adalah partai yang mendukung pasangan Anies-Sandi juga mengusung isu yang sama yakni membatalkan reklamasi teluk Jakarta.

Kemudian, koalisi kedua partai berlanjut hingga Pilpres 2019, mereka mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sehingga kampanye anti-reklamasi terus berlanjut.

"Kalau kepentingan politik berarti dia (Anies) ingin menunjukan bahwa dengan pencabutan 13 izin pulau reklamasi ini ada kaitanya dengan Pilpres dan Pileg kedepan ini," kata Trubus saat dihubungi, Kamis (27/9).

Dengan demikian, lanjut Trubus, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mencari pencitraan publik untuk membantu memenangkan Prabowo-Sandi.

"Sebenarnya mereka untuk menarik minta dan animo khusunya masyarkat bawah masyarakat nelayan mayarakat petani untuk berpihak kepada partai yang sekarang yang menudukung Anies. Gerindra dan PKS," tuturnya.

Disamping itu juga, Trubus menegaskan kebijakan pulau reklamasi ini tak sepenuhnya berada ditangan Pemprov DKI, namun hal ini masih ada campur tanggan dari pemerintah pusat. Karenanya Trubus menilai kebijakan Anies yang politis ini adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat.

"Ini secara tidak langsung khan ada perlawanan kepada pemerintah pusat," pungkasnya.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Video Joget Tik Tok Bersama Cucu Viral, Ini Komentar Wapres Jusuf Kalla