Penerapan Jalan Berbayar Mandek, Ini Kata Polda Metro Jaya

MerahPutih.com - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengaku pihaknya masih menunggu pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Dia mengaku, pihaknya siap melaksanakan kebijakan yang dimaksud. Namun hingga kini, belum ada pembahasan lebih jauh soal penerapan ERP.

Baca Juga:

Mulai 2020, Jakarta Terapkan Jalan Berbayar

"Belum (pembahasan). Kita menunggu kebijakan pemprov, baru kita laksanakan," ujar dia di Hutan Kota Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat (10/1).

Lantaran belum ada pembahasan lebih jauh, polisi mengaku belum mau berkata banyak terkait hal ini. Dia minta hal ini ditanyakan ke Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu baru ke pihaknya.

"Itu programnya Pemprov (DKI). Yang jawab Pemprov," katanya lagi.

Diketahui, ERP merupakan salah satu solusi yang dikaji untuk mengurangi kemacetan, sekaligus menekan polusi udara. Melalui penerapan ERP, kendaraan-kendaraan harus membayar tarif tertentu saat hendak melintasi ruas yang sedang menjadi lokasi penerapan ERP.

Baca Juga:

Perbaiki Kualitas Lingkungan, Polisi Canangkan Gerakan Penghijauan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengungkap bahwa rencana baru penerapan aturan ruas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta, kini akan mengandalkan smartphone yang penggunaannya sudah masif.

Menurut Anies, penerapan tidak akan menggunakan gantry atau gawang elektronik kendaraan seperti sempat dikonsepkan pemerintahan-pemerintahan yang lalu.

"Dengan era sekarang, maka kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang menempel di HP, menempel di kendaraan, untuk kemudian memberikan yang disebut dengan ERP," ujar Anies. (Knu)

Baca Juga:

Dilarang di Jakarta, Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Sosialisasi ke Pedagang Kantong Plastik