Pendapatan APBN 2016 Mengalami Penurunan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 03 November 2015
Pendapatan APBN 2016 Mengalami Penurunan

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (Foto MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Kementerian Keuangan mengungkapkan pihaknya menargetkan pendapatan dan belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 lebih rendah jika dibanding dengan Rancangan APBN 2016. Penurunan tersebut terjadi karena asumsi makro dalam APBN 2016 juga lebih rendah dibanding dengan RAPBN 2016.

Sejak disampaikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2015 lalu, Rancangan UU tentang APBN 2016 dan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR secara intensif yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna 2015. Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan dari 5,5% menjadi 5,3%, Tingkat Inflasi sebesar 4,7%, Nilai tukar rupiah melemah awalnya Rp13.400 menjadi Rp13.900/USD, harga minyak mentah Indonesia turun dari USD 60/barel menjadi USD50/barel.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan menurunnya asumsi makro tersebut berpengaruh ada pendapatan negara yang mengalami penurunan dari Rp1.848,1 triliun menjadi Rp1.822,5 triliun dalam APBN 2016.

"Jadi perubahan belanja yang perlu diperhatikan yakni Belanja K/L Rp780,4 triliun menjadi Rp784,1 triliun naik Rp3,7 triliun. Lalu Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan dari Rp782,2 triliun menjadi Rp770,2 triliun turun Rp12,0 triliun, dibanding APBN 2016. Maka defisit anggaran menjadi Rp273,2 triliun," ujar Bambang saat memberikan Keterangan Pers Mengenai APBN 2016 di kantor Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Bambang menambahkan konsekuensinya akan ada penurunan pendapatan dana belanja Rp1.822,5 triliun, lebih rendah Rp25,6 triliun dibanding nota keuangan.

"Selain pendapatan dampak penurunan ‎juga terjadi pada belanja negara, dalam RAPBN 2016 belanja negara diusulkan, Rp2.121,3 triliun turun Rp25 trilun sehingga dalam APBN 2016 menjadi Rp2.095,7 triliun. Kalau defisit angka sama Rp273,2 triliun atau 2,15 persen terhadap PDB kalau lihat angkanya sama," pungkasnya. 

Berikut ini asumsi makro yang tertuang dalam APBN 2016:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen

2. Inflasi 4,7 persen

3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen

4. ICP US$ 50 per barel

5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS

6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari

7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari

8. Pengangguran 5,2-5,5 persen

9. Angka Kemiskinan 9,0-10,0 persen

10. Gini rasio 0,39

11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1

12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun

13. Penerimaan dalam negeri Rp 1.820,51 triliun

14. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun

15. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun

16. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun

17. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun

18. Transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,17 triliun

19. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun.‎ 

(Abi)

BACA JUGA:

  1. Menkeu: APBN 2016 Belum Sempurna 
  2. Menkeu: Gaji PNS Tidak Naik
  3. Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh
  4. 11 Jam Berlalu, Akhirnya DPR Sahkan APBN 2016
  5. Fraksi Gerinda Tolak RAPBN 2016
#Menteri Keuangan #APBN #Bambang Brodjonegoro
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Banggar DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan TKD senilai Rp 43 triliun menjadi senilai Rp 693 triliun dalam RAPBN 2026, meskipun masih turun????? dibandingkan TKD senilai Rp 919 triliun dalam APBN 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Indonesia
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Mirip kereta api yang ingin menambah kecepatan, seperti fiskal dan likuiditas dengan memperbaiki rel investasi, regulasi di sektor swasta.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Indonesia
Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa
Purabaya menegaskan kejadian ini menjadi pelajaran baginya dan keluarga untuk menjaga sikap maupun ucapan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa
Indonesia
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Secara rinci, dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Misbakhun merekomendasikan lima langkah strategis, termasuk subsidi tepat sasaran dan reformasi fiskal progresif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Berita Foto
Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
Indonesia
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Cak Udin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Berita Foto
Prosesi Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) bersama pejabat lama Sri Mulyani Indrawati bersalaman saat serah terima jabatan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Prosesi Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa
Indonesia
Akui tak Mudah Jadi Menkeu, Purbaya Minta Waktu dan Terbuka Menerima Kritik
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dirinya meminta waktu untuk bisa bekerja lebih baik. Ia juga terbuka menerima kritik.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Akui tak Mudah Jadi Menkeu, Purbaya Minta Waktu dan Terbuka Menerima Kritik
Bagikan