Luhung Sapto
MerahPutih Keuangan - Kementerian Keuangan mengungkapkan pihaknya menargetkan pendapatan dan belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 lebih rendah jika dibanding dengan Rancangan APBN 2016. Penurunan tersebut terjadi karena asumsi makro dalam APBN 2016 juga lebih rendah dibanding dengan RAPBN 2016.
Sejak disampaikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2015 lalu, Rancangan UU tentang APBN 2016 dan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR secara intensif yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna 2015. Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan dari 5,5% menjadi 5,3%, Tingkat Inflasi sebesar 4,7%, Nilai tukar rupiah melemah awalnya Rp13.400 menjadi Rp13.900/USD, harga minyak mentah Indonesia turun dari USD 60/barel menjadi USD50/barel.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan menurunnya asumsi makro tersebut berpengaruh ada pendapatan negara yang mengalami penurunan dari Rp1.848,1 triliun menjadi Rp1.822,5 triliun dalam APBN 2016.
"Jadi perubahan belanja yang perlu diperhatikan yakni Belanja K/L Rp780,4 triliun menjadi Rp784,1 triliun naik Rp3,7 triliun. Lalu Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan dari Rp782,2 triliun menjadi Rp770,2 triliun turun Rp12,0 triliun, dibanding APBN 2016. Maka defisit anggaran menjadi Rp273,2 triliun," ujar Bambang saat memberikan Keterangan Pers Mengenai APBN 2016 di kantor Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).
Bambang menambahkan konsekuensinya akan ada penurunan pendapatan dana belanja Rp1.822,5 triliun, lebih rendah Rp25,6 triliun dibanding nota keuangan.
"Selain pendapatan dampak penurunan juga terjadi pada belanja negara, dalam RAPBN 2016 belanja negara diusulkan, Rp2.121,3 triliun turun Rp25 trilun sehingga dalam APBN 2016 menjadi Rp2.095,7 triliun. Kalau defisit angka sama Rp273,2 triliun atau 2,15 persen terhadap PDB kalau lihat angkanya sama," pungkasnya.
Berikut ini asumsi makro yang tertuang dalam APBN 2016:
1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
2. Inflasi 4,7 persen
3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen
4. ICP US$ 50 per barel
5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS
6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari
8. Pengangguran 5,2-5,5 persen
9. Angka Kemiskinan 9,0-10,0 persen
10. Gini rasio 0,39
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1
12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun
13. Penerimaan dalam negeri Rp 1.820,51 triliun
14. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun
15. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun
16. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun
17. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun
18. Transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,17 triliun
19. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun.
(Abi)
BACA JUGA:
