Pena 98: Jadi Titik Lemah Jokowi-JK, 12 Kementerian akan Dievaluasi

MerahPutih Politik- Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) DKI Jakarta, Fendy Mugni menegaskan, bahwa sejauh ini ada sekitar 12 Kementerian yang akan dievaluasi terkait dengan kinerjanya selama ini.

Dalam siaran persnya kepada redaksi Senin (23/2), Fendy menjelaskan 12 Kementrian tersebut mendapat sorotan masyarakat lantaran dinilai bekerja tidak maksimal dan menjadi titik lemah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Kalau tidak ada pembenahan kami rasa ke depan ini akan menjadi beban bagi Presiden, hal tersebut yang harus dihindari dan diantisipasi," ujarnya.

Fendy menegaskan, bahwa program pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita akan menjadi acuan dasar dari agenda evaluasi tersebut.

"Nawa Cita menjadi acuan karena disana terangkum cita-cita mendasar perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk rakyat Indonesia," tegasnya.

Ia menambahkan dalam situasi politik yang cenderung kerap berubah, maka hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan program-program mereka dapat berjalan sempurna.

"Karena jika tidak maka hal tersebut akan dengan mudah menjadi konsumsi politik yang mengganggu jalannya pemerintahan. Bagi kam, jika memang hasilnya kinerja para menteri tidak memuaskan maka jalan keluarnya ya reshuffle," papar Fendy. (Baca: Beredar Rumor, Wiranto Danai Pembuatan Film 'Di Balik 98')

Menurut Fendy, agenda evaluasi merupakan salah satu amanah Presiden Joko Widodo saat hadir dalam Pertemuan Nasional PENA 98 September 2014 di Bali.

"Saat itu Presiden Jokowi meminta agar kami para aktivis PENA 98 dan relawan terlibat aktif mendukung, mengawasi dan mengevaluasi kinerja kabinet dan pemerintahan secara keseluruhan agar tercipta pemerintahan yang bisa mengayomi rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengusulkan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto dan Menteri BUMN Rini Sumarno layak direshuffle atau diganti. Sebab, dua orang ini dianggap Masinton sebagai penghambat komunikasi PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kader-kader partai minta itu dievaluasi oleh presiden agar pemerintah bisa berjalan efektif. Reshuffle kita usulkan untuk dua orang ini walau itu hak prerogatif Presiden," kata Masinton di DPR, Jakarta, Kamis (5/2). (bhd)