Pemprov Setujui Pengadaan Laptop untuk 106 Anggota DPRD DKI

Fadhli Fadhli - Selasa, 15 Desember 2015
Pemprov Setujui Pengadaan Laptop untuk 106 Anggota DPRD DKI

Gubernur Ahok. (Foto: Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya memutuskan untuk menyetujui pengadaan laptop untuk anggota DPRD DKI Jakarta. Pemprov menganggarkan dana sebanyak Rp1,6 miliar untuk 106 anggota dewan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI, Muhammad Yuliadi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/12).

"Iya itu fix Rp10 juta per laptop untuk 106 anggota DPRD," kata Yuliadi.

Memang tak mudah bagi DPRD DKI untuk mendapat persetujuan pengadaan, mengingat ketegangan antara DPRD DKI dan Ahok. DPRD DKI akhirnya mendapat persetujuan karena sebelumnya sejumlah anggota DPRD DKI memaksa masuk ke ruang kerja Ahok, Senin kemarin (14/12).

"Pengadaan laptop atau komputer jinjing merupakan bagian dari upaya perwujudan parlemen modern," oceh wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik, yang kemarin mengomandoi anggota DPRD DKI untuk menyerbu kantor Ahok.

Menurut taufik, Laptop itu akan digunakan untuk keperluan pencarian data terutama peraturan daerah yang pernah dibuat selama ini. Selama ini, kata dia, anggota Dewan harus mencari secara manual ke ruang arsip. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Mau Tukar Kartu KJP, Malah Diarahkan untuk Tarik Tunai
  2. Ingin Adukan Kejanggalan KJP, Ahok Sebut Yusri Maling
  3. Risiko Tak Sesuai Honor, Penjaga Pintu Kereta Api Tetap Mengabdi
  4. Tidak Terima Diteriaki Maling, Yusri Tuntut Ahok Rp100 Miliar
  5. Alexandra Fahlevi Desak Ahok Minta Maaf secara Terbuka
#Ahok Vs DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Pengadaan Laptop DPRD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan