Pemprov DKI Usul ke Menpan RB, ASN di Jakarta Naik Transportasi Umum Tiap Rabu

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 25 Juni 2025
Pemprov DKI Usul ke Menpan RB, ASN di Jakarta Naik Transportasi Umum Tiap Rabu

Ilustrasi: ASN naik angkutan UMUM (Berita Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SAAT ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus mengatasi masalah kemacetan. Salah satuhnya dengan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk naik angkutan umum saat berangkat hingga pulang kerja setiap Rabu.

Tak berhenti di sana, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini untuk mewajibkan ASN di semua kementerian di Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, jika hal ini juga dijalankan semua ASN yang berkantor di Jakarta, volume kemacetan Ibu Kota akan semakin menurun. "Kemarin makanya kami berbisik, kami ngomong sama Menpan RB. Mudah-mudahan kalau PNS Jakarta, semua kementerian tidak menggunakan kendaraan pribadi, semua dengan fasilitas umum pemerintah DKI, saya yakin satu kemacetan akan berkurang," kata Rano di Jakarta, Rabu (25/6).

Menurut dia, penggunaan angkutan umum untuk ASN pada seluruh instansi di Jakarta bisa membantu menurunkan emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Pemprov DKI, lanjut dia, bisa menggratiskan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk semua ASN.

Baca juga:

Pramono Berencana Ubah 'Aturan Main', Pegawai Swasta Bakal Wajib Naik Angkutan Umum Seperti ASN



"Kami memberikan gratis Ke 15 golongan. Salah satunya yakni ASN. ASN di sini bukan ASN cuma DKI. Seluruh ASN gratis naik MRT, naik Transjabodetabek. Nah, Ini yang kami mau mulai," tutur Rano.

Rano mengungkap Pemprov DKI terus memperluas keterjangkauan transportasi umum dari Jakarta hingga ke daerah penyangga dengan menghadirkan layanan Transjabodetabek. Sebanyak lima rute Transjabodetabek kini telah diresmikan Pemprov DKI di kepemimpinan Pramono-Rano. Rute itu di antaranya Alam Sutera-Blok M, PIK2-Blok M, Bogor-Blok M, Sawangan-Lebak Bulus, dan Vida Bekasi-Cawang.

"Bayangin mana pernah orang terbayang namanya Transjakarta kami lebarkan menjadi Transjabodetabek," tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, saat ini pemerintah juga membangun proyek MRT Jakarta fase 2 lintas selatan-utara.

"Insya Allah MRT dari mulai HI Sampai Tanjung Priok, minimal sampai Kota Tua Baru kelar pada 2029," pungkasnya.(Asp)







Baca juga:

DPRD Ingatkan Gubernur Pramono Tidak Semua ASN Cocok Kerja WFA

#ASN #Menpan RB #Kemenpan RB #DKI Jakarta #Rano Karno
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IKJ Dukung Gubernur Pramono Pindahkan Kampus ke Kota Tua demi Jakarta Kota Global
Mungkin saja IKJ nantinya memiliki dua lokasi seperti kampus Universitas Indoneia di Depok dan Salemba Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
IKJ Dukung Gubernur Pramono Pindahkan Kampus ke Kota Tua demi Jakarta Kota Global
Indonesia
Insentif Pajak Kendaraan Listrik 0 Persen Bikin Pendapatan Jakarta Turun Rp 3 Triliun
Potensi pendapatan daerah dari dua sektor pajak kendaraan listrik seharusnya cukup besar.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
 Insentif Pajak Kendaraan Listrik 0 Persen Bikin Pendapatan Jakarta Turun Rp 3 Triliun
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi
Merupakan bagian dari Program Kerja Wali Kota Jakarta Timur Bidang Pendidikan bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Komunitas Fotografer Minta Maaf setelah Pungutan Rp 500 Ribu ke Pengunjung yang Motret Tebet Eco Park Ramai
Koordinator komunitas sudah meminta maaf atas kejadian tersebut yang membuat Eco Park tidak kondusif.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Komunitas Fotografer Minta Maaf setelah Pungutan Rp 500 Ribu ke Pengunjung yang Motret Tebet Eco Park Ramai
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park
Pramono bahkan baru mengetahui ada komunitas fotografi yang meminta uang dari warga yang memotret di taman sana.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Dewan PSI Minta Pramono Perhatikan Nasib Pedagang Taman Puring setelah Kebakaran
Pasar Taman Puring belum kunjung diperbaiki.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Dewan PSI Minta Pramono Perhatikan Nasib Pedagang Taman Puring setelah Kebakaran
Indonesia
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Pemerintah menghormati setiap putusan yang dikeluarkan MK dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Bagikan