Pemprov DKI Jakarta Jaring 2.070 PPKS Selama 2024

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 27 Mei 2024
Pemprov DKI Jakarta Jaring 2.070 PPKS Selama 2024

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari. Foto: Pemkot Jakpus

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DINAS Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menjaring 2.070 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) selama periode Januari hingga April 2024. Riciannya, PPKS yang terjaring di Januari 474 PPKS, Februari 453 PPKS, Maret 612 PPKS, dan April 531 PPKS.

PPKS tersebut terdiri atas gelandangan, pengemis, anak jalanan, pemulung, tuna susila, dan disabilitas mental. Ada pula penyandang disabilitas, korban bencana, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang (napza), orang berkebutuhan khusus, lanjut usia telantar, anak terantar, serta anak balita telantar.

"Hasil penjangkauan dan penghalauan PPKS jalanan hingga April 2024 mencapai 2.070," ujar Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari, Senin (27/5).

Baca juga:

Dinsos DKI Dorong Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pilgub 2024

Premi menerangkan para PPKS yang terjaring dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBI BD) 1 atau 2 terlebih dahulu sebagai panti penampungan awal. Setelah proses penilaian, Dinsos DKI akan memberikan rujukan. Dinsos memiliki 20 panti rujukan lain mulai dari permasalahan sosial anak, lansia, disabilitas, korban tindak kekerasan, hingga gepeng.

"Para PPKS yang terjangkau dibina di dalam panti sosial UPT Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki 22 UPT panti," tuturnya.

Selain itu, kata Premi menjelaskan PPKS yang terjaring, bila masih memiliki keluarga, akan dikembalikan kepada keluarga dengan memenuhi syarat-syarat. Hal itu dilakukan agar mereka tidak mengulangi perbuatan mereka kembali.

"Reunifikasi kepada keluarga juga kami jalankan kepada para PPKS yang memang sedang dicari oleh keluarga karena hilang seperti lansia yang alzhaimer atau memiliki disabilitas," ucapnya.

Premi melanjutkan Pemprov DKI Jakarta juga akan memulangkan PPKS kembali ke daerah asal. Mereka yang dipulangkan dalam keadaan telantar dan tidak memiliki biaya.

"Mereka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian," ujarnya.(Asp)

Baca juga:

Dinsos DKI Tambah 225 Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas

#DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Pada tahap awal, layanan segmen Velodrome–Manggarai dibuka secara terbatas di tiga stasiun baru, yakni Rawamangun, Pramuka, dan Manggarai.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Jakarta Hadapi Kekeringan, DPRD Minta Dinkes Sediakan Air Minum Gratis
Dinkes DKI Jakarta disarankan bekerja sama dengan dinas dan badan usaha milik daerah (BUMD) terkait untuk menyediakan titik-titik pembagian air minum gratis.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Jakarta Hadapi Kekeringan, DPRD Minta Dinkes Sediakan Air Minum Gratis
Indonesia
BPBD DKI Ingatkan Potensi Kekeringan, Warga Diminta Hemat Air
Wilayah yang masuk kategori Awas meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
Dwi Astarini - Senin, 14 September 2026
BPBD DKI Ingatkan Potensi Kekeringan, Warga Diminta Hemat Air
Indonesia
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Dukcapil juga memverifikasi alamat tempat tinggal WNA serta memantau perubahan status kependudukan.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Uji coba diperlukan untuk mengetahui kekurangan layanan sebelum LRT Jakarta dioperasikan secara lebih luas.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Indonesia
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengubah wajah kota agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi warga.
Yusuf Abdillah - Kamis, 10 September 2026
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Indonesia
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Ada 147 mahasiswa penerima KJMU yang mengeluhkan pemutakhiran desil.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Indonesia
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Rekan korban menerima sinyal 'SOS' itu melalui fitur jam di salah satu aplikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Bagikan