Pemprov DKI Jakarta Jaring 2.070 PPKS Selama 2024

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 27 Mei 2024
Pemprov DKI Jakarta Jaring 2.070 PPKS Selama 2024

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari. Foto: Pemkot Jakpus

Ukuran:
14
Audio:

MERAHPUTIH.COM - DINAS Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menjaring 2.070 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) selama periode Januari hingga April 2024. Riciannya, PPKS yang terjaring di Januari 474 PPKS, Februari 453 PPKS, Maret 612 PPKS, dan April 531 PPKS.

PPKS tersebut terdiri atas gelandangan, pengemis, anak jalanan, pemulung, tuna susila, dan disabilitas mental. Ada pula penyandang disabilitas, korban bencana, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang (napza), orang berkebutuhan khusus, lanjut usia telantar, anak terantar, serta anak balita telantar.

"Hasil penjangkauan dan penghalauan PPKS jalanan hingga April 2024 mencapai 2.070," ujar Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari, Senin (27/5).

Baca juga:

Dinsos DKI Dorong Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pilgub 2024

Premi menerangkan para PPKS yang terjaring dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBI BD) 1 atau 2 terlebih dahulu sebagai panti penampungan awal. Setelah proses penilaian, Dinsos DKI akan memberikan rujukan. Dinsos memiliki 20 panti rujukan lain mulai dari permasalahan sosial anak, lansia, disabilitas, korban tindak kekerasan, hingga gepeng.

"Para PPKS yang terjangkau dibina di dalam panti sosial UPT Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki 22 UPT panti," tuturnya.

Selain itu, kata Premi menjelaskan PPKS yang terjaring, bila masih memiliki keluarga, akan dikembalikan kepada keluarga dengan memenuhi syarat-syarat. Hal itu dilakukan agar mereka tidak mengulangi perbuatan mereka kembali.

"Reunifikasi kepada keluarga juga kami jalankan kepada para PPKS yang memang sedang dicari oleh keluarga karena hilang seperti lansia yang alzhaimer atau memiliki disabilitas," ucapnya.

Premi melanjutkan Pemprov DKI Jakarta juga akan memulangkan PPKS kembali ke daerah asal. Mereka yang dipulangkan dalam keadaan telantar dan tidak memiliki biaya.

"Mereka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian," ujarnya.(Asp)

Baca juga:

Dinsos DKI Tambah 225 Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas

#DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Pemerintah DKI tengah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Besarannya lebih besar ketimbang tunjangan DPR RI.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Bagikan