Pemprov DKI Diminta Fokus Kendalikan Jumlah Kendaraan Dibanding Teknologi AI


Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan kemacetan yang terjadi juga pada Sabtu (24/6) akibat penutupan jalan tersebut untuk ajang balapan Street Race. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras.
MerahPutih.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih fokus mengendalikan jumlah kendaraan hingga peningkatan kualitas transportasi umum dibandingkan penerapan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengurangi kemacetan.
Hal tersebut dikatakan Justin lantaran penerapan tenaga AI sejauh ini belum terasa dalam mengurangi kemacetan.
Baca Juga:
PDIP Sebut Belum Ada Perubahan Kemacetan di Jakarta Meski Dishub Gunakan Teknologi AI
"Saya kira tidak ada yang signifikan, mungkin harus ada studi lagi dan belum berpengaruh apapun," kata Justin saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Justin menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa fokus mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini mencapai 26 juta di DKI. Pengendalian bisa dilakukan dengan cara memberlakukan regulasi khusus untuk menekan angka kendaraan.
Selain itu, Pemprov DKI juga bisa fokus menindak parkir liar. Fenomena parkir liar ini juga dinilai Justin menjadi salah satu pemicu utama kemacetan di Ibu Kota.
"Lalu ada masalah masyarakat yang tidak punya garasi enggak bisa punya mobil. Ini penerapannya seperti apa dari Pemprov DKI," kata dia.
Yang terakhir tentu soal peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum. Menurut dia, banyak masyarakat yang mengeluh kondisi transportasi umum lantaran tidak memberikan rasa aman dan nyaman.
"Di sisi lain sarana transportasi umum sendiri sudah membludak, tidak nyaman dan mungkin tidak ramah untuk wanita dan anak anak," kata dia.
Justin yakin jika Pemprov DKI Jakarta fokus dalam peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi umum, seluruh warga dipastikan akan meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 20 simpangan sudah menggunakan teknologi AI untuk membantu mengurangi kemacetan.
Baca Juga:
Hindari Macet Panjang, Pengunjung PRJ Diharap Gunakan Transportasi Umum
"Jadi, ada dua puluh simpang yang sudah menerapkan prinsip AI dengan 'intelligent transport system' (sistem transportasi cerdas) di 'traffic light' (lampu lalu lintas)," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Menurut Syafrin, penerapan kecerdasan buatan cukup berpengaruh dalam memantau dan melakukan pengaturan waktu di lampu lalu lintas (traffic light) berdasarkan informasi basis data internal Google.
Selain itu, penerapan AI juga dapat memperkuat fungsi sistem manajemen lalu lintas (adaptif forces) yang dijalankan dan menghitung secara aktual volume lalu lintas di simpang.
Dengan teknologi tersebut Dishub DKI dapat mengetahui perbandingan antara kapasitas jalan dengan kepadatan lalu lintas di jalan tersebut (vc ratio)
"Jadi, 'traffic light' tersebut dapat 'melihat' kaki simpang mana yang padat sehingga di titik itulah yang akan diberikan prioritas lampu hijau lebih banyak atau lama," ujar Syafrin.
Kemudian, dengan penerapan teknologi AI ini Dishub DKI juga memberikan prioritas terhadap rute angkutan umum, seperti TransJakarta.
Adapun 20 titik lokasi yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan antara lain Jalan Jembatan 2 Raya-Jalan Tubagus Angke, Jalan Kyai Tapa-Jalan Daan Mogot (Grogol) dan Jalan S Parman-Jalan Tomang Raya.
Tahun ini, pihaknya akan menambah 40 simpang lagi yang akan dipasang penerapan AI sebagai upaya mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. (*)
Baca Juga:
Polda Metro Antisipasi Kemacetan saat Libur Panjang Akhir Juni
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global

Cegah Tindakan Asusila Saat 'Night at the Ragunan Zoo', TMR Berencana Tambah CCTV

Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah

Peringkat Indeks Kemacetan Lalu Lintas di Kota Jakarta Membaik

DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau

KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
