Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, memberikan stimulus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berupa diskon 15 persen selama sebulan mulai 13 Februari hingga 12 Maret 2023.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan hasil dari stimulus agar mau membayar pajak yang diberlakukan Bapenda Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil yang luar bisa.
Baca Juga:
Setoran Pajak Transaksi Digital Telah Capai Rp 10,7 Triliun
"Kota Bogor mendapatkan laporan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,65 persen di atas Provinsi Jawa Barat dan nasional, sedangkan Jawa Barat 5,45 persen dan nasional 5,31 persen. Ini berkat stimulus pajak," katanya.
Bapenda Kota Bogor telah membuka Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Alun-alun Kota Bogor, Selasa (14/2).
Di Pekan Panutan PBB-P2 ini selain memberikan banyak diskon bagi wajib pajak yang membayar PBB-P2. Potongan 15 persen untuk periode 13 Februari - 12 Maret, Potongan 10 persen dari 13 Maret - 12 April, dan terakhir potongan 5 persen periode 13 April - 12 Mei.
Bima memaparkan, penerimaan yang didapat dari pajak, di antaranya dari PBB-P2 dan BPHTB, karena Bapenda memberikan kemudahan wajib pajak untuk membayar pajak.
Bapenda Kota Bogor juga memberikan stimulan agar para wajib pajak mau membayar pajak dengan memperluas kanal-kanal pembayaran, memudahkan cara membayar pajak melalui BJB sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor naik.
"Saya sering keliling Indonesia sebagai Ketua Apeksi dan bersyukur kalau melihat Kota Bogor, karena kita ini luar biasa. Di masa Pandemi COVID-19 saja pertumbuhan warung, kafe, restoran mencapai 300 persen. Setiap minggu selalu ada saja usaha baru," katanya.
Bima pun mengapresiasi Bapenda yang telah melakukan inovasi dengan sangat baik, yakni e-sppt yang mendapatkan penghargaan top inovasi nasional.
E-sppt ini memudahkan warga membayar pajak secara online, tepat sasaran, tidak salah alamat dan bisa bayar lebih dahulu.
Bima menegaskan, jika warganya sudah semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajaknya dan angka juga semakin tinggi.
"Wajib pajak atau warga akan menuntut pemerintah untuk transparansi dan bagaimana pemerintah mengemban amanah dalam mengelola uang rakyat," katanya. (*)
Baca Juga:
Pemkab Tangerang Buka Layanan Aktivasi SPPT PBB Penunggak Pajak
