Pemimpin Junta Militer Thailand Diangkat Sebagai Perdana Menteri

Dery RidwansahDery Ridwansah - Kamis, 21 Agustus 2014
Pemimpin Junta Militer Thailand Diangkat Sebagai Perdana Menteri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pemimpin Kudeta Thailand, Jendral Prayuth Chan-ocha diangkat sebagai perdana menteri Thailand yang baru pada hari ini oleh parlemen legislatif.

Tentara mngambil alih kekuasaan pada tanggal 22 Mei 2014 dalam proses kudeta yang tak berdarah, setelah adanya protes 6 bulan di jalanan dan situasi mencekam di Thailand, memaksa turunnya Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang juga didukung oleh partai oposisi.

Meskipun pengangkatan Prayuth ini membuka jalan bagi pemerintah sementara yang akan dibentuk dalam beberapa minggu mendatang, keamanan akan tetap kuat di tangan junta militer. Jenderal itu mengatakan ia berencana untuk terus maju dengan tahun reformasi politik sebelum pemilihan baru yang katanya akan berlangsung pada akhir 2015.

"Hal ini dirancang untuk memberikan keamanan untuk menjalankan negara sesuai dengan hukum. Posisi utama akan memberinya kekuatan hukum dalam sistem pemerintahan Thailand," Gothom Arya, seorang dosen dalam studi HAM di Mahidol University, kepada Reuters.

Hasil voting yang tidak mengejutkan datang dari Majelis Legislatif Nasional (NLA) yang memilih Prayuth sebagian besar dianggap sedikit dari anggota parlemen yang bertugas memberlakukan reformasi dibawah pengawasan militer.

Sejak mengambil kekuasaan, junta militer telah menyingkirkan banyak pejabat terkait dengan Thaksin dalam pelayanan sipil dan kepolisian.

Jendral Prayuth pada usia 60 tahun nanti akan pensiun sebagai panglima militer pada bulan September tetapi akan tetap sebagai kepala junta, secara resmi dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban. Pengangkatannya perlu didukung oleh Raja Thailand. (reuters)

BACA JUGA:

#Jendral Prayuth #Politik #Perdana Menteri #Thailand #Junta Militer
Bagikan
Ditulis Oleh

Dery Ridwansah

Kucing itu indah kaya kamu

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Lifestyle
Gohan: Cerita Anjing Dengan Bermacam Tuan Dari Berbagai Latar Belakang
Dinamika ceritanya tak hanya fokus menyoroti tingkah laku lucu anjing tersebut, namun juga konflik yang mengancam nyawa
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
Gohan: Cerita Anjing Dengan Bermacam Tuan Dari Berbagai Latar Belakang
Dunia
Aung San Suu Kyi Dipindah ke Tahanan Rumah, Lokasi Dirahasiakan Junta Myanmar
Pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Aung San Suu Kyi Dipindah ke Tahanan Rumah, Lokasi Dirahasiakan Junta Myanmar
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Bagikan