Pemetaan Lahan Calon Ibu Kota Indonesia Akan Berakhir Desember 2018


Badan Informasi Geospasial (Foto: big.ina.go.id)
MerahPutih.Com - Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah altenarif di Pulau Kalimantan sudah memasuki tahap pemetaan.
Badan Informasi Geospasial mulai Juli hingga Desember 2018 melakukan pemetaan lahan di Kalimantan Tengah, salah satu provinsi alternatif lokasi ibu kota Negara Indonesia yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta.
Pemetaan ini diketahui setelah BIG melapor dan meminta data lahan mana saja yang dipersiapkan untuk lokasi ibu kota Negara Indonesia, demikian keterangan Pejabat Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri, di Palangka Raya, Jumat (13/7).
"Hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi prioritas pembangunan nasional di Provinsi Kalteng. BIG melakukan pemetaan karena memang diminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," ucapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng ini sebagaimana dilansir Antara menyebut, adanya pemetaan tersebut membuktikan bahwa Pemerintah pusat telah mempersiapkan berbagai langkah terkait wacana perpindahan ibu kota Indonesia.

Fahrizal mengatakan, pemerintah pusat telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi barau ibu kota Indonesia. Ketiga alternatif itu yakni, Palangka Raya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur.
"Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, pemerintah pusat melibatkan Bank Dunia. Alasan pelibatan Bank Dunia ini, karena pemerintah pusat menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan," kata dia.
Sementara mengenai adanya getaran gempa di Kabupaten Katingan, Pejabat Sekda Kalteng ini meyakini tidak akan mempengaruhi rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke wilayah ini. Sebab, getaran gempa tersebut tidak terlalu berbahaya dan sangat jarang terjadi.
"Saya lahir di Kalteng ini, umur saya pun hampir 50 tahun, tapi baru kali ini mendengar ada getaran gempa. Getarannya pun sangat sebentar. Jadi, tidak akan mempengaruhi rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia," pungkas Fahrizal.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tangkap Anggota DPR, KPK Amankan Uang Ratusan Juta
Bagikan
Berita Terkait
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan

Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit

Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
