Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai langkah pemerintah yang sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Wilayah, harus disusun secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak tidak baik dari kebijakan tersebut.
"Karantina wilayah itu kan pasti memiliki dampak tidak baik. Karena itu PP tersebut seharusnya perlu mengantisipasi dampak-dampak tidak baik yang mungkin ditimbulkannya," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/3).
Dia berharap dalam PP tersebut, Pemerintah menuangkan berbagai aturan penting yang harus diikuti semua pihak selama karantina wilayah dilakukan.
Baca Juga
Imbas COVID-19, Okupansi KA Prameks Relasi Yogyakarta-Solo Tinggal 20 Persen
Menurut Ketua DPP PAN itu, ada banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang harus diatur sehingga PP tersebut dimaksudkan agar karantina wilayah tidak berdampak terlalu buruk bagi kehidupan masyarakat.
"Dari sisi pelayanan kesehatan, mestinya PP itu mengatur bagaimana agar ada edukasi, komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Termasuk ada aturan yang lebih rinci bagaimana agar orang-orang sakit dirawat dan diisolasi serta aktivitas pelayanan kesehatan tetap jalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Saleh menilai, perlu juga diatur bagaimana proses pembelajaran di sekolahan dan perkuliahan agar tetap berjalan dan ada legalisasi terkait proses belajar mengajar secara virtual.
Dia menilai, yang paling terdampak dari karantina wilayah adalah para pekerja seperti pekerja penerima upah (PPU) maupun pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan juga pekerja sektor formal maupun informal.
"Di dalam PP tersebut diharapkan ada ketentuan bagaimana agar mereka tidak ada yang di-PHK dan mereka juga tetap bisa menghidupi keluarganya. Bagi PBPU, mesti dibuat aturannya agar mereka mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah," katanya.
Menurut Saleh, subsidi dan bantuan tidak hanya diperuntukkan bagi PBPU saja namun lebih luas dari itu, bagi masyarakat yang membutuhkan karena ada banyak masyarakat yang bekerja harian untuk menutupi kebutuhan harian juga.
Dia juga menilai, bisa saja di dalam PP itu dicantumkan hak-hak pengusaha yang memberikan keringanan bagi para pekerjanya termasuk mereka yang tetap mempertahankan agar tidak melakukan PHK.
"Yang tidak boleh dilupakan adalah aturan sanksi dan hukuman bagi para pelanggar terkait karantina wilayah. Karena karantina wilayah itu dianggap sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus, semua warga masyarakat harus mematuhinya," katanya.
Menurut dia pemberian sanksi itu penting karena kalau hanya sekedar imbauan, sering tidak ditepati dan apapun jenis sanksinya tidak masalah apakah denda atau kurungan namun harus tegas dan mengikat.
Baca Juga
Beredar Hoaks Jakarta Bakal Lockdown dan Seluruh Akses Tol Ditutup karena Corona
Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait karantina wilayah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Mahfud mengatakan PP ini perlu dikeluarkan karena pemerintah tidak bisa serta merta menutup satu atau dua wilayah tanpa aturan pasti. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. (*)
