Soffi Amira
MerahPutih.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 11,92 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 35,04 juta masyarakat miskin. Penyaluran berlangsung menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bantuan tersebut menyasar kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kelompok ini mencakup kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin.
“Bantuan pangan untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi permintaan,” kata Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/2).
Baca juga:
Pemprov DKI Waspadai Kenaikan Harga Minyak Goreng dan Cabai Jelang Ramadan
Ia menjelaskan, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulan selama dua bulan.
Melalui total sasaran mencapai 35,04 juta keluarga, pemerintah menargetkan distribusi bantuan dapat dimulai pada pertengahan Februari.
Menurut Airlangga, intervensi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang paling terdampak fluktuasi harga pangan.
Pemerintah menilai, momentum Ramadan dan Idulfitri sering kali diikuti peningkatan tekanan inflasi pada komoditas strategis seperti beras dan minyak goreng.
Baca juga:
Jelang Ramadan, Pramono Instruksikan Penertiban Manusia Gerobak di Jakarta
Selain menjaga daya beli masyarakat, program bantuan pangan juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi nasional.
Pemerintah ingin memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama bulan puasa dan menjelang Lebaran.
Airlangga juga meminta kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk berkoordinasi secara intensif guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Baca juga:
Jelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H, Menag Imbau Masjid Layani Pemudik Tanpa Diskriminasi
Dukungan terhadap sistem logistik dan pengawasan di lapangan dinilai krusial agar bantuan tidak mengalami hambatan.
“Pemerintah mau pun kementerian lembaga yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan,” tutup Airlangga yang juga mantan Ketum Golkar ini. (knu)
