Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI

MerahPutih.com - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai pro kontra. Sebagian masyarakat menganggap aksi tersebut bentuk protes terhadap pemerintah karena belum berhasil bekerja untuk rakyat.

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, pemerintah tidak perlu khawatir dengan munculnya KAMI. Seharusnya, pemerintah menjadikan gerakan oposisi sebagai ajang untuk evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.

Baca Juga

Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis

"Dengan demikian, pemerintah tidak merespons yang berlebihan terhadap gerakan ini, tapi fokus saja pada kerja-kerja pelayanan publik," jelas Wempy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/8).

Wempy mengatakan, tujuan gerakan KAMI ialah melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia mengatakan, KAMI merupakan oposisi di luar partai politik.

"Saya melihat bahwa gerakan ini sangat kental dengan nuansa kepentingan kelompok daripada kepentingan publik," jelas Direktur Eksekutif Indo Polling Network itu

Ia menambahkan, dalam sistem politik sudah biasa adanya kritik dan dukungan. Oleh karena itu, adanya tuntutan KAMI kepada pemerintah maka menandakan bahwa sistem politik di Indonesia masih hidup.

"Apakah gerakan ini basisnya kepentingan rakyat kecil yang hendak disuarakan oleh elite yang mempunyai kekuatan sehingga mampu menggedor kekuatan kekuasaan. Jika itu yang terjadi, maka kita perlu apresiasi," tuturnya.

"Namun jika yang terjadi adalah bagian dari merebut panggung untuk kepentingan politik kelompok tertentu untuk kepentingan sempit atau pragmatis, maka tentu kita sangat sayangkan," imbuhnya.

Kubu oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian panjang usai deklarasi gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) besutan Din Syamsuddin.

Selain Din, beberapa tokoh yang hadir seperti Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Titiek Soeharto, dan MS Kaban. Hadir pula Amien Rais, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Din menyebut KAMI dibentuk sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemerintah Indonesia. Mulai dari bidang ekonomi, politik, hingga HAM. Din menjelaskan KAMI merupakan gerakan politik yang berbasis nilai moral.

"KAMI sebagai gerakan moral bersama, kita bergerak dan berjuang untuk itu, bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, ya, kita juga berpolitik tapi politik moral, tetapi politik berbasis nilai-nilai moral, maka mari bergabung," kata Din dalam pidatonya saat deklarasi KAMI berlangsung.

Baca Juga

KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden

Kemudin, Gatot Nurmantyo yang juga merupakan salah satu deklarator KAMI berbicara soal oligarki kekuasaan dalam acara tersebut.

Saat memberi sambutan di acara deklarasi KAMI, ia berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan. (Knu)