Pemerintah Diminta Tak Terlalu Lama Berikan Bantuan untuk Terdampak COVID-19

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpandangan, kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah tepat menangani COVID-19. Sebab umumnya, mereka yang terpaksa mudik adalah kelompok ekonomi rentan atau yang miskin.

"Kalau dalam kebijakan publik ini tepat. Kerana mereka mereka ini masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang rentan," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/4).

Baca Juga:

Sembako untuk Korban Penanganan COVID-19 Diberikan Langsung ke Rumah

Trubus meragukan kebijakan ini bakal tidak efektif jika pemerintah bergerak lamban dalam penyaluran bantuan.

"Kalau kata saya, kalau ini enggak cepat dicairkan ke masyarakat, masyarakat akan mudik," terang dia.

Selain itu, dibutuhkan pula ketegasan pemerintah pusat dalam menutup akses transportasi dari dan keluar Jakarta. Sebab jika tidak, bukan tak mungkin masyarakat yang mengambil paket bantuan tetap melakukan mudik.

"Harus ditutup dulu aksesnya. Makanya waktu itu dianjurkan supaya Kemenhub mengajukan, supaya bisnis AKAP itu gak boleh keluar masuk. Itu kan sudah masuk solusi untuk menutup dan memutus mata rantai itu [rantai penularan," jelas pengamat dari Universitas Trisakti ini.

Seperti diketahui, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diputuskan pemerintah pekan lalu membuat pemerintah harus menambah puluhan triliun anggaran untuk program jaring pengaman sosial

Presiden Joko Widodo mengatakan, program tersebut dibutuhkan antara lain agar PSBB berjalan lancar dan para perantau di Jabodetabek tak melakukan mudik selama masa darurat kesehatan masyarakat COVID-19.

"Saya melihat bahwa arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya, tetapi karena memang terpaksa, yang saya lihat di lapangan banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang," kata Jokowi.

Sejauh ini, pemerintah pusat telah menyediakan Rp65 triliun untuk warga yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.

Baca Juga:

KPK Imbau Kepala Daerah Tak Takut Gunakan Anggaran Saat Tangani COVID-19

Anggaran itu mencakup pembebasan dan diskon tarif listrik selama tiga bulan, penambahan bantuan PKH (dari per 3 bulan, menjadi per bulan), kartu sembako (dari Rp150.000/bulan menjadi Rp200.000/bulan), tambahan kartu Pra-Kerja, hingga tambahan insentif perumahan.

Di luar itu, ada pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600ribu per kepala keluarga khusus di wilayah Jabodetabek.
Meski demikian, penyediaan anggaran ini tak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat tetapi juga daerah.

Pemprov DKI, misalnya, ikut merogoh kocek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk memberikan bantuan sosial kepada 1,1 juta warga tak mampu.

Hal ini lantaran Pemerintah Pusat hanya menyalurkan BLT kepada 2,51 juta warga selama pandemi COVID-19. Sementara di DKI Jakarta, warga yang masuk kategori penerima BLT tersebut mencapai 3,6 juta. Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk BLT di Jakarta mencapai Rp4,57 triliun. (Knu)

Baca Juga:

Beri Bantuan Alat Tes COVID-19, Korsel Anggap Indonesia Teman Sejati dan Teman Sehati