Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 24 Januari 2021
Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan lagi program pembangunan rumah layak huni di provinsi Papua.

"Ini menjamin warga Papua Barat bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, saya mendukung program yang merupakan tindak lanjut dari program sebelumnya itu," ucap LaNyalla, Minggu (24/1).

Baca Juga

Gunung Merapi 36 Kali Meluncurkan Lava Pijar

LaNyalla mendorong program ini bisa menyentuh seluruh masyarakat asli Papua yang ada di Papua Barat. Program tersebut juga harus dilaksanakan secara merata di 13 kabupaten dan kota.

"Meskipun program ini terbatas hanya tujuh unit di masing-masing daerah, tapi kita berharap ada tindak lanjutnya," beber dia.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

Alumnus Unversitas Brawijaya Malang itu mengatakan program pembangunan rumah layak huni merupakan satu paket dengan program padat karya dan juga proyek infrastruktur lain yang terintegrasi dengan program pemulihan ekonomi.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dengan program ini diharapkan masyarakat Papua, khususnya Papua Barat, dapat memanfaatkan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan ekonomi lokal yang potensial dikembangkan. Terutama pengembangan sumber daya manusia.

Baca Juga

Aktivitas Gunung Semeru Meningkat, BPBD Jatim Minta Warga tidak Panik

"Dan yang lebih penting adalah adanya peningkatan perekonomian bagi masyarakat lokal. Sehingga taraf hidup masyarakat Papua juga bisa semakin meningkat," pungkasnya. (Asp)

#La Nyalla Mattalitti #Papua #DPD RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Wapres Gibran Rakabuming meminta Program Makan Bergizi Gratis menjangkau Asmat, Papua Selatan. Ia mengusulkan keterlibatan gereja dan keuskupan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 Juni 2026
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Bagikan