Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Baru, bakal Disebar di Daerah Tertinggal

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Baru, bakal Disebar di Daerah Tertinggal

Ilustrasi dokter. (Pexels)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH membuka 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit atau hospital-based. Pelayanan kesehatan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah telah menerbitkan izin operasional bagi 25 prodi baru PPDS berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU).

Program tersebut menjadi salah satu bentuk afirmasi bagi dokter, khususnya putra-putri daerah, untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di wilayah prioritas.

Penyelenggaraan PPDS RSPPU menjadi langkah strategis pemerintah untuk menutup kesenjangan kebutuhan dokter spesialis yang masih mencapai sekitar 65.000 orang di Indonesia. Selain meningkatkan jumlah tenaga spesialis, program ini juga diarahkan untuk mendorong pemerataan akses pelayanan kesehatan hingga ke daerah pelosok.

PPDS RSPPU merupakan program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan langsung di rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Seluruh program dijalankan di rumah sakit pendidikan yang bermitra dengan perguruan tinggi untuk memastikan standar pendidikan dan kompetensi lulusan tetap terjaga.

Baca juga:

Kemenkes Wajibkan Skrining Psikologis dan Transparansi Rekrutmen PPDS Demi Kualitas Dokter Spesialis


Sejak diluncurkan pada 2024, program PPDS RSPPU telah diselenggarakan di enam rumah sakit. Dengan tambahan 25 prodi baru pada tahap pertama 2026, jumlah program studi PPDS RSPPU kini mencapai 31 prodi. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembukaan prodi baru tersebut merupakan bagian dari percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

Pada tahap pertama 2026, sebanyak 25 prodi yang memperoleh izin terdiri atas 11 prodi spesialis dasar dan 14 prodi rumpun kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU). Pemerintah juga memastikan perluasan program akan terus dilakukan hingga akhir tahun. Pada tahap berikutnya, puluhan program studi baru kembali akan didorong untuk memperoleh izin penyelenggaraan.

"Pada tahap kedua 2026, sebanyak 30 program studi spesialis juga akan didorong memperoleh izin penyelenggaraan pada Oktober 2026, terdiri atas 13 Prodi Spesialis Dasar dan 17 Prodi Spesialis KJSU," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Selasa (1/9).

Selain memperluas kapasitas pendidikan dokter spesialis, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang dirancang lebih terjangkau untuk mendukung pemerataan kesempatan pendidikan. Kontribusi biaya penyelenggaraan PPDS, baik untuk prodi yang telah berjalan maupun prodi baru, berlaku secara resiprokal antara rumah sakit pendidikan dan perguruan tinggi.

Keberpihakan terhadap daerah juga menjadi salah satu fokus utama dalam program ini. PPDS RSPPU dikonsep untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada putra-putri daerah, dengan penempatan kerja pascapendidikan yang telah direncanakan sejak awal. Dengan skema tersebut, lulusan diharapkan dapat kembali mengisi kebutuhan tenaga spesialis di wilayah prioritas sesuai dengan perencanaan nasional. Langkah itu sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di daerah 3T memiliki akses yang lebih merata terhadap pelayanan kesehatan spesialistik.

Seleksi peserta didik PPDS RSPPU untuk 25 program studi baru tersebut dijadwalkan resmi diluncurkan pada Kamis, 3 September 2026.

Sebanyak 25 prodi baru PPDS RSPPU bermitra dengan sembilan perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Udayana (UNUD), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Indonesia (UI).

Untuk 11 prodi spesialis dasar, pemerintah membuka Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSUP Fatmawati, RS Ortopedi Prof. dr. Soeharso Surakarta, serta RSU Hermina Depok. Program Studi Obstetri dan Ginekologi dibuka di RSAB Harapan Kita dan RSIA Bunda Jakarta. Sementara itu, Program Studi Radiologi tersedia di RSUP Prof. dr. R. D. Kandou Manado, RSUP Persahabatan, dan RSUP Dr. M. Djamil.

Selain itu, Program Studi Ilmu Penyakit Dalam dan Ilmu Kesehatan Anak diselenggarakan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Adapun Program Studi Ilmu Bedah dibuka di RSUD dr. Iskak Tulungagung. Sementara itu, untuk 14 prodi rumpun KJSU dan spesialis unggulan lainnya, pemerintah membuka Program Studi Bedah Saraf di RS Pusat Otak Nasional dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Program Studi Bedah Thorax Kardiovaskuler diselenggarakan di RSUP H. Adam Malik dan RSUD Dr. Saiful Anwar. Program Studi Urologi dibuka di RSUD Dr. Moewardi serta RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah. Selanjutnya, Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah tersedia di RSUP Dr. Mohammad Hoesin, RSU Murni Teguh, dan RSUD dr. Soedarso.

Ekspansi pendidikan dokter spesialis juga mencakup Program Studi Kedokteran Nuklir di RSUP Dr. Kariadi. Program Studi Spesialis Kesehatan Mata dibuka di Jakarta Eye Centre (JEC) Kedoya dan RSU Murni Teguh Memorial Hospital.

Sementara itu, Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi masing-masing dibuka di RSD dr. Soebandi, RSPAD Gatot Soebroto, dan RS Islam Jakarta Cempaka Putih.

Melalui pembukaan puluhan prodi baru tersebut, pemerintah berharap jalur pendidikan dokter spesialis semakin terbuka dan kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai wilayah dapat dipenuhi secara lebih merata.(Asp).



Baca juga:

Latar Belakang Dokter PPDS Rekam Mahasiswi Kos Lagi Mandi

#PPDS #Kemenkes #Kedokteran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Baru, bakal Disebar di Daerah Tertinggal
Program tersebut menjadi salah satu bentuk afirmasi bagi dokter, khususnya putra-putri daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Baru, bakal Disebar di Daerah Tertinggal
Indonesia
9.668 Kasus ISPA Muncul Usai Gempa NTT, Kemenkes Ungkap Kondisi Warga di Pengungsian
Kemenkes mencatat 9.668 kasus ISPA pada warga terdampak gempa NTT sejak 15-26 Agustus 2026. Lebih dari 185 ribu warga masih berada di pengungsian.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
9.668 Kasus ISPA Muncul Usai Gempa NTT, Kemenkes Ungkap Kondisi Warga di Pengungsian
Indonesia
Puluhan Dokter Hewan di Jakarta Tidak Miliki Izin Praktik
Pendataan juga mencakup dokter hewan yang sedang dalam proses pengajuan maupun perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP)
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 Agustus 2026
Puluhan Dokter Hewan di Jakarta Tidak Miliki Izin Praktik
Indonesia
Kemenkes Dirikan 2 RS Lapangan Tangani Korban Gempa NTT, Stok Obat Cukup Dalam 5 Hari
Total jumlah korban jiwa akibat gempa bumi yang menimpa Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 91 jiwa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Agustus 2026
Kemenkes Dirikan 2 RS Lapangan Tangani Korban Gempa NTT, Stok Obat Cukup Dalam 5 Hari
Lifestyle
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks Bakal Diperluas ke Seluruh Indonesia
Program Sejuta Vaksin merupakan kerja sama KORPRI seluruh Indonesia dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak dalam upaya mencegah kanker serviks.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks Bakal Diperluas ke Seluruh Indonesia
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
"Saya rasa semua profesi yang melayani masyarakat, terutama nakes, enggak boleh ada yang nirempati seperti itu," ujar Budi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
60 Persen Penduduk Indonesia Rentan Terkena Hepatitis B, Terinfeksi Pada Masa Remaja
Selama penularan horizontal masih berlangsung, mereka tetap berisiko terinfeksi pada masa remaja maupun dewasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
60 Persen Penduduk Indonesia Rentan Terkena Hepatitis B, Terinfeksi Pada Masa Remaja
Bagikan