Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren untuk menangani bangunan pondok pesantren (ponpes) yang rentan roboh dan berusia ratusan tahun. Satgas ini dibentuk setelah insiden robohnya ponpes Al-Khoziny pada 29 September 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjelaskan satgas ini bertugas melakukan audit bangunan-bangunan ponpes yang diisi Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Audit kami lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kami buka hotline," ungkap Cak Imin dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).
Cak Imin juga menekankan seluruh pembangunan ponpes harus memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG). Ia meminta seluruh ponpes untuk menghentikan sementara pembangunan dan melengkapi izin PBG tersebut. Audit dan penerbitan PBG gratis. “Saya minta kepada seluruh pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin. Ini kami bisa maklumi karena pesantren rata-rata usianya 100 tahun, 150 tahun, yang di Sidoarjo ini 125 tahun usianya," tutur Cak Imin yang juga Ketum PKB ini.
Baca juga:
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan audit akan dilakukan pada wilayah yang banyak memiliki ponpes seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sumatra Selatan.
Audit kemudian dilakukan berdasarkan laporan masyarakat melalui sistem hotline. "Kami kerja paralel, mana yang bisa kita kerjakan hari ini kita kerjakan, nanti info dari masyarakat tetap kamu perlukan," terangnya
Sebelumnya, bangunan musala milik Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran ambruk pada Senin, 29 September 2025 tengah dalam proses pembangunan, atau bangunan baru. Saat insiden terjadi, ratusan santri putra tengah melaksanakan salat asar berjamaah di lantai dasar dari bangunan berlantai 4 tersebut.
Insiden itu mengakibatkan 63 orang meninggal dan 104 orang mengalami luka-luka.(knu)
