Pemerintah Bantah Penurunan Daya Beli Akibatkan Deflasi, Ini Karena Intervensi Pemerintah

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2025. Deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah deflasi ekonomi terjadi akibat pelemahan daya beli masyarakat.

"Banyak yang memberikan interpretasi kita deflasi karena masyarakat lesu. Tidak juga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3).

Menkeu menjelaskan, komponen inflasi yang mengalami penurunan adalah harga diatur pemerintah atau adminestered price.

Baca juga:

Diskon Tarif Listrik ‘Sumbang’ Angka Deflasi Indonesia

Penurunan itu disebabkan oleh sejumlah kebijakan strategis pemerintah, misalnya penurunan harga tiket pesawat karena insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) serta diskon listrik 50 persen pada dua bulan pertama 2025.

Selain itu, juga ada diskon tarif tol menjelang Lebaran, penyesuaian harga tiket transportasi di sejumlah titik, dan program mudik gratis yang bisa membantu mengurangi pengeluaran masyarakat.

Dengan demikian, lanjut Sri Mulyani, deflasi lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah, bukan karena turunnya permintaan.

Ia menilai, rekor deflasi itu justru menjadi prestasi bagi Indonesia, mengingat banyak negara lain yang kesulitan untuk meneka angka inflasi yang relatif tinggi.

"Jadi, ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilitas yang luar biasa bagus," katanya. (*)