Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka

MerahPutih.com - Pembukaan sekolah harus melalui persetujuan orang tua dan tidak boleh ada pemaksaan pada orang tua agar anaknya diizinkan belajar tatap muka.

“Pemerintah daerah juga tidak boleh semaunya membuka sekolah tanpa meminta persetujuan dari semua orang tua tanpa kecuali,” ujar Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim di Jakarta, Sabtu (28/11).

Baca Juga:

Liga 1 Bergulir Sesudah Vaksin Beredar di Masyarakat

Seandainya ada beberapa orang tua di sekolah yang tidak mengizinkan anaknya masuk, maka guru dan sekolah tetap wajib memberikan layanan pembelajaran kepada siswa tersebut, baik daring maupun luring.

"Sekolah juga tak boleh memaksa orang tua memberikan izin. Mendapatkan layanan pendidikan adalah hak dasar siswa,” terang dia.

Pihaknya mengimbau para orang tua/komite sekolah termasuk organisasi guru dan komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan memantau rencana pembukaan sekolah pada masa transisi di daerahnya masing-masing.

Agar keputusan Pemda membuka sekolah mulai Januari 2021 nanti, betul-betul berdasarkan kesiapan nyata sekolah; regulasi dan SOP teknis; seizin orang tua; kesiapan siswa; kesiapan guru; kesiapan sarana daftar cek protokol kesehatan; dan lainnya. Bukan semata-semata karena desakan atau lebih ke pertimbangan politis di depan masyarakat.

Selain itu, Satriwan meminta Kemendikbud dan Kemenag harus turun tangan langsung mengecek kesiapan sekolah yang berencana melakukan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Termasuk kesiapan infrastruktur sekolah atas protokol kesehatan, kesiapan dan izin orang tua.

Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

Pembelajaran tatap muka diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Peta zona risiko dan satuan tugas penanganan COVID-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. (Pon)

Baca Juga:

Pilkada Klaten, 40 Anggota KPPS Terpapar COVID-19