Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 22 November 2021
Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta tak mempersoalkan rencana MUI DKI membentuk tim siber untuk membela ulama dan Gubernur Anies Baswedan ketika diserang buzzer di medis sosial (Medsos).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembuatan cyber army merupakan hak MUI. Pemprov tak bisa ikut campur dengan urusan mereka.

Baca Juga

Wagub DKI Ungkap Sikap Anies Hadapi Serangan dari Buzzer

"Membentuk cyber army di semua organisasi, komunitas itu hak masing-masing ya," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/11).

Yang terpenting, kata Riza, masyarakat harus bijak berselancar menggunakan media sosial di era digital sekarang ini. Jangan menyebarkan informasi yang belum tahu kebenarannya.

"Mari di era digital di era reformasi jangan menyebarkan hoaks gunakan medsos secara baik secara bijak saling menghormati," ucapnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini pun mengajak, masyarakat untuk meneliti dan mencermati kembali informasi yang diterima. Gunakan informasi yang dapat dipercaya, jangan langsung membagikan atau meneruskan berita yang tak valid pada pihak lain.

"Disosialisasikan begitu saja, tapi pastikan dulu bahwa informasi yang kita terima baik," paparnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto: MP/Asropih
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto: MP/Asropih

Lebih lanjut, orang nomor dua di Jakarta ini meminta, seluruh masyarakat ibu kota agar tidak mudah untuk terprovokasi dengan informasi yang berkembang. Seluruh masyarakat harus pentingkan kesatuan persatuan bangsa di Jakarta.

"DKI Jakarta ini kota yang plural kota yang heterogen disini kebhinekaan tunggal ika menjadi penting perbedaan kita keberagaman kita dalah kekuatan dan kekayaan kita," ungkapnya.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta melalui Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) menggelar Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta.

Salah satu keputusan rakor adalah melakukan pembelaan besar-besaran terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan saat diserang hoaks oleh buzzer.

Saat itu, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar juga meminta agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI untuk bisa membela dan membantu Gubernur Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Jakarta.

Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom diminta segera memainkan narasi keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

“Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar. (Asp)

Baca Juga

Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

#Wagub DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria #MUI #Anies Baswedan #Buzzer
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan
Pemprov DKI Jakarta akui penguburan massal ikan sapu-sapu sulit dihindari. MUI kritik metode dinilai melanggar prinsip syariah dan kesejahteraan hewan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 April 2026
Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan
Indonesia
Pramono Respons Kritik MUI, Siap Evaluasi Cara Pembasmian Ikan Sapu-sapu
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons kritik MUI soal pembasmian ikan sapu-sapu. Ia akan mengevaluasi metode tersebut.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Pramono Respons Kritik MUI, Siap Evaluasi Cara Pembasmian Ikan Sapu-sapu
Indonesia
MUI Soroti Pembasmian Ikan Sapu-sapu, Metode Penguburan Hidup-hidup Dipersoalkan
MUI menyoroti pembasmian ikan sapu-sapu di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melakukan metode penguburan hidup-hidup untuk membasmi ikan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
MUI Soroti Pembasmian Ikan Sapu-sapu, Metode Penguburan Hidup-hidup Dipersoalkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Persoalan utama yang menjadi ganjalan adalah nasib jutaan calon jamaah yang sudah mengantre selama belasan hingga puluhan tahun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 April 2026
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Indonesia
Maknai Idulfitri 2026, MUI Tekankan Pentingnya Hidup Efisien
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis, mengajak umat Islam menjaga kebersamaan dan nilai-nilai yang telah dibangun selama Ramadan
Frengky Aruan - Jumat, 20 Maret 2026
Maknai Idulfitri 2026, MUI Tekankan Pentingnya Hidup Efisien
Indonesia
Di Hadapan Tokoh Islam, Presiden Prabowo Paparkan Strategi Diplomasi Dorong Perdamaian Timur Tengah
Prabowo menegaskan keputusan tersebut telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah. 

Dwi Astarini - Jumat, 06 Maret 2026
Di Hadapan Tokoh Islam, Presiden Prabowo Paparkan Strategi Diplomasi Dorong Perdamaian Timur Tengah
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
MUI menyoroti perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Umat diminta selektif membeli produk tanpa sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
Bagikan