Pembatasan Pembelian Pertalite Diyakini Luhut Tidak Gerus Daya Beli

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 September 2024
Pembatasan Pembelian Pertalite Diyakini Luhut Tidak Gerus Daya Beli

Pemerintah berencana mengonversi pertalite ke bioetanol. (Foto: Pertamina)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Tetapi akan melakukan pembatasan pembelian BBM pertalite untuk memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.

"Tidak akan, tidak akan (mengganggu daya beli). Karena yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena," ujar Luhut di Badung, Bali, Senin (2/9).

Ia mengatakan, dengan pembatasan BBM pertalite tidak akan bisa dibeli oleh masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi.

Baca juga:

Pembatasan Pembelian BBM Diklaim Buat Turunkan Polusi Jakarta

"Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ujar Luhut menegaskan.

Pertamina Patra Niaga terus mendorong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code.

"Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat dan dukungan pada kebijakan Pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM Subsidi ke depannya," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam siaran persnya, Selasa.

Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap. Saat ini, pendaftaran difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali, dan sebagian wilayah di Kepulauan Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika.

Baca juga:

Jokowi Masih 'Cek Ombak’ Tentang Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober

Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100 persen pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat Oktober-November 2024.

Hingga 2 September 2024, tercatat 4.122.358 nomor kendaraan telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code. Pendaftaran QR Code berlaku untuk kendaraan roda empat.

#BBM Bersubsidi #Luhut Binsar Pandjaitan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina Tunggu Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Desil 9 dan 10
Posisi Pertamina sebagai badan usaha yang akan mengikuti arahan dari pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Pertamina Tunggu Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Desil 9 dan 10
Indonesia
Luhut Bakal Uji Coba Bansos Tunai Langsung Pakai AI Awal 2027
Kabar gembira! Luhut pastikan uji coba bansos tunai langsung cair awal 2027. Nggak ada lagi bansos barang, penyaluran dijamin aman pakai AI dan biometrik. Cek infonya di sini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 03 September 2026
Luhut Bakal Uji Coba Bansos Tunai Langsung Pakai AI Awal 2027
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
PT KAI Habiskan 119,44 Juta Liter BBM Bersubsidi, Mulai Beralih ke B50
KAI mulai menerapkan penggunaan biodiesel B50 secara bertahap pada armada diesel sejak 1 Juli 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
PT KAI Habiskan 119,44 Juta Liter BBM Bersubsidi, Mulai Beralih ke B50
Indonesia
Luhut Lapor ke Presiden Prabowo, Sebut GovTech Disempurnakan untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintah
Penyempurnaan GovTech diarahkan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi dengan dukungan data yang lebih akurat.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Luhut Lapor ke Presiden Prabowo, Sebut GovTech Disempurnakan untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintah
Indonesia
Prabowo Bertemu Dewan Ekonomi Nasional, Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Digital
Presiden Prabowo Subianto menerima Luhut Binsar Pandjaitan dan Dewan Ekonomi Nasional di Bogor. Pertemuan membahas ketahanan ekonomi nasional hingga penyempurnaan GovTech.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Prabowo Bertemu Dewan Ekonomi Nasional, Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Digital
Indonesia
Kemiskinan Naik di Tengah Pertumbuhan Ekonomi, Luhut: Bisa Jadi karena Kenaikan Harga
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan penyebab ekonomi turun hingga penduduk miskin bertambah. Hal itu disebabkan kenaikan harga.
Soffi Amira - Rabu, 24 Juni 2026
Kemiskinan Naik di Tengah Pertumbuhan Ekonomi, Luhut: Bisa Jadi karena Kenaikan Harga
Indonesia
Luhut Pasang Target Bansos Digital Mulai Jalan Kuartal IV 2026
Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) diluncurkan Oktober-November 2026. Pilot project sudah berjalan di 42 kabupaten/kota.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Luhut Pasang Target Bansos Digital Mulai Jalan Kuartal IV 2026
Indonesia
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Selisih harga semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Indonesia
Bansos Barang Diganti Transfer Duit Tunai Rp 4,5 Juta, Luhut: Semua Dimonitor AI
Sistem data tunggal nasional berbasis AI digunakan untuk bansos, UMKM, dan transparansi pemerintahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Bansos Barang Diganti Transfer Duit Tunai Rp 4,5 Juta, Luhut: Semua Dimonitor AI
Bagikan