PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan pemecatan terhadap puluhan orang kader banteng. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution menjadi tiga orang yang turut dipecat.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyampaikan pemecatan ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Komarudin dalam sebuah video yang diterima awak media, Senin (16/12).

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Sekjen PDIP Hasto Terancam Dipenjara Akibat Bongkar ‘Dosa’ Jokowi

Pemecatan ini tertuang dalam surat keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Joko Widodo dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lewat pemecatan ini, Jokowi dilarang menggunakan nama PDIP dimanapun.

"Satu, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, melarang saudara tersebut di atas, pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujarnya.

Baca juga:

Disebut Hasto Tak Lagi Bagian PDIP, Jokowi Jawab Begini

Komarudin menegaskan PDIP kini sudah melepas tanggungjawab dengan Jokowi. Segala tindak tanduk Jokowi tak ada lagi hubungannya dengan PDIP.

"Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo," tegasnya.

Baca juga:

Ternyata, Jokowi Masih Simpan KTA PDIP Sampai Sekarang

Komarudin menyebut DPP PDIP akan mempertanggungjawaban surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2024. Surat itu ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto

"Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mesti," kata Komarudin. (Pon)