Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menapik tudingan Partai Demokrat yang menuduh pengangkatan Penjabat Gubernur Jabar merupakan bukti ketidaknetralan aparat negara di Pilkada Serentak.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang DH menegaskan bahwa tuduhan tersebut selain merendahkan hak rakyat yang berdaulat, juga cermin kepanikan Pak SBY.
"Jangan samakan praktek kekuasaan zaman SBY dengan Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim alpha, bravo dan delta? Siapa yang menggunakan KPU yg seharusnya netral dan dijadikan pengurus Partainya? Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?" kata Bambang melalui keterangan persnya, Rabu (20/6).
Bambang justru menunjukkan bagaimana pilkada di Jawa Timur dikotori oleh praktek penyalahgunaan program keluarga harapan yang diklaim secara sepihak sebagai programnya Khofifah.
"Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tersebut. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY" tegas dia.
Terkait hal itu, Bambang DH pun menyarankan kepada SBY untuk melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain dengan menggunakan cara berpikir ketika dia berkuasa dengan menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.
"PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali lima tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan," imbuhnya.
Dia pun mengimbau kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. " Biarlah rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan," tuntasnya.
Sebelumnya melalui akun Twitter pribadinya Ketum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pelantikan Pj Gebernur Jabar Komjen Pol M. Iriawan.
"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT ? SBY," demikian cuitan SBY, Senin (18/6) lalu.
Kicauan SBY bernada keluhan itu lantas disambut Fraksi Demokrat dengan mewacanakan hak angket DPR terkait hal itu. (Fdi)
