PCO Ungkap Strategi Ampuh Lewat Paket Ekonomi 2025 untuk Melindungi 'Gig Worker

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
PCO Ungkap Strategi Ampuh Lewat Paket Ekonomi 2025 untuk Melindungi 'Gig Worker

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) saat konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025) (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melaporkan bahwa paket ekonomi 2025 yang dikenal dengan skema 8+4+5 yang terdiri dari 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja diprediksi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tenaga Ahli Utama PCO, Fithra Faisal, menjelaskan bahwa stimulus ekonomi ini dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam hal ketersediaan pekerjaan yang berkualitas dan jaminan bagi para pekerja lepas (gig worker), termasuk pengemudi ojek online.

“terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden,”

Dalam konferensi pers sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan salah satu inisiatif utama, yaitu diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) bagi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.

Baca juga:

Jejak Hitam Otak Pembunuhan Kacab BRI: Pernah Dipenjara Karena Pemalsuan Ijazah Paket C

Fithra juga menyebutkan bahwa program akselerasi berfokus pada penyerapan 20.000 lulusan baru perguruan tinggi melalui program magang dengan uang saku sebesar Rp3,3 juta per bulan. Menurutnya, ini adalah jaminan dari pemerintah agar para lulusan tersebut bisa segera masuk ke dunia kerja dan tidak menjadi pengangguran.

Selain itu, terdapat program padat karya tunai (cash for work) yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta lima paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ini mencakup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menargetkan serapan lebih dari 1 juta tenaga kerja dan Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja.

“Jadi semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas dan untuk gig worker pemerintah menjamin keselamatan kerja mereka. Jadi mereka juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahujar Fithra

Paket stimulus ini juga dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah-langkahnya meliputi bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat dan perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor pariwisata.

Baca juga:

Kelangkaan BBM Terjadi di SPBU Swasta, Kemendag Tunggu Arahan Kemenko Perekonomian

Fithra menjelaskan, bantuan sosial dan subsidi iuran ini akan meringankan beban pengeluaran masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli. Ia juga menambahkan bahwa program padat karya tunai akan berdampak positif pada daya beli.

"Dan itu kan langsung ada proyeknya, menciptakan lapangan kerja. Pastinya berdampak pada daya beli karena mereka punya uang,”

Terakhir, paket 8+4+5 diharapkan dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada akhir 2025. Fithra optimistis bahwa insentif ini akan mendorong kenaikan ekonomi, seperti yang terlihat pada pertumbuhan ekonomi kuartal II yang berhasil dijaga di atas 5,12% berkat stimulus yang berfokus pada pendapatan siap dibelanjakan (disposable income).

“Seperti yang kemarin terjadi di kuartal II, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di atas 5,12 persen, salah satunya melalui stimulus yang fokus pada disposable income.”

#Paket Ekonomi Pemerintah #Kantor Kepresidenan (PCO) #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,45 persen (yoy)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Indonesia
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pendapatan negara hingga Juli tumbuh 21,3%.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Indonesia
Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai tingginya imbal hasil instrumen keuangan belum cukup menopang rupiah. Ia mendorong BI mengubah bauran kebijakan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah
Bagikan