Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi. Kebijakan itu diambil untuk mengurangi beban dari subsidi energi yang membengkak.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memaklumi kebijakan pemerintah menaikkan harga, meskipun itu merupakan keputusan sulit yang harus diambil guna menghadapi situasi pelik saat ini.
"Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah merupakan pilihan sulit di tengah situasi pelik ini. Namun, kami memaklumi kenapa pemerintah menaikkan BBM," kata Gus Yahya, Jumat (9/9).
Baca Juga:
DPD Demokrat DKI Bakal Turun ke Jalan Tolak Kenaikan BBM
Menurut dia, pilihan sulit itu harus dilakukan. Jika pemerintah tidak mengambil keputusan menaikkan harga BBM tersebut, menurutnya, maka keadaan akan menjadi semakin lebih sulit. Guna menghadapi situasi itu, katanya, saat ini NU pun harus ikut membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa.
"Caranya, kami harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban pemerintah," tambahnya, dikutip Antara.
Diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9). Menurut Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.
Baca Juga:
Persentase Penaikan Tarif Speedboat di Bali Sama Kenaikan Harga BBM
Dia mengaku sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun, anggaran subsidi BBM terus naik.
"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," ujar Presiden Jokowi. (*)
Baca Juga:
Warga Bandung Mulai Terima Rp 500 Ribu BLT BBM dan Sembako
