PBB Peringatkan Korea Utara untuk Mengakhiri Isolasi Diri

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 13 Juni 2024
PBB Peringatkan Korea Utara untuk Mengakhiri Isolasi Diri

Korea Utara diminta untuk mengakhiri isolasi diri. Foto: Unsplash/ Thomas Evans

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperingatkan masalah situasi yang sangat mengkhawatirkan di Korea Utara. PBB pun meminta Korea Utara untuk mengakhiri isolasi diri dari negara luar.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk mengungkapkan kepada Dewan Keamanan, bahwa situasi hak asasi manusia yang genting di Korea Utara menjadi faktor di balik ketidakstabilan dengan konsekuensi regional yang lebih luas.

“Saat ini, DPRK (Korea Utara) adalah negara yang tertutup dari dunia luar. Lingkungan yang menyesakkan dan sesak, di mana kehidupan adalah perjuangan sehari-hari tanpa harapan,” katanya, dikutip dari ANTARA.

Turk menyebutkan, hal pertama dari beberapa masalah penting yang memperburuk kondisi mengerikan di Korea Utara adalah penindasan yang semakin mendalam terhadap hak atas kebebasan bergerak.

Baca juga:

Korea Utara Bakal Luncurkan Roket Baru Tahun ini

“Kami menyaksikan situasi di mana orang-orang tidak bisa lagi pergi bahkan ketika mereka berada dalam keadaan paling putus asa atau dalam bahaya penganiayaan,” ucapnya.

Turk juga mengatakan, penindasan terhadap kebebasan berekspresi, kondisi sosial ekonomi, dan kerja paksa juga merupakan masalah yang memperburuk kondisi tersebut. Ia pun mengecam penggunaan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan buruk, hingga tidak adanya pengadilan yang adil.

Bahkan, ia turut mencontohkan penghilangan paksa, termasuk warga Korea Selatan dan Jepang, yang telah hilang dalam 70 tahun terakhir.

“Yang menyedihkan, kebenaran penuh mengenai nasib orang-orang ini – yang kami perkirakan berjumlah lebih dari 100.000 – masih belum diketahui hingga hari ini,” tuturnya.

Baca juga:

AS Desak Isreal dan Hamas Setujui Resolusi DK PBB Usulan Biden

Ia menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang sudah berlangsung lama, serius, dan meluas. Lalu, menekankan bahwa lanskap kesengsaraan, penindasan, ketakutan, kelaparan, dan keputusasaan di DPRK sangat mengkhawatirkan.

“Semua jalan keluar dari hal ini dimulai dengan berbalik arah dari jalan buntu isolasi diri – membuka negara, terlibat kembali dengan komunitas internasional, memungkinkan kontak antar masyarakat, merangkul kerja sama internasional, fokus pada kesejahteraan semua orang,” tambahnya. (*)

#Korea Utara #PBB #HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Soffi Amira

Content editor, jurnalis digital, content writer yang terbiasa menulis artikel Search Engine Optimization (SEO). Ilmu Komunikasi (Jurnalistik) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 2012-2017. Aktif menulis, mengedit, dan mengembangkan berbagai jenis konten, mulai dari sepak bola, teknologi, hingga isu-isu yang sedang tren.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyambut baik resolusi PBB tersebut, mengapresiasi sikap semua negara yang mendukungnya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Indonesia
WMO PBB: Karhutla Ancam Kualitas Udara Global
Asap kebakaran ekstrem meningkat tiga kali lipat sejak 1990-an, berkontribusi pada 100 ribu kematian tambahan tiap tahun.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
WMO PBB: Karhutla Ancam Kualitas Udara Global
Dunia
Peringatan WMO: Kebakaran Hutan dan Gelombang Panas Bisa Perparah Polusi Udara Global
Peningkatan polusi udara akibat kebakaran hutan dan gelombang panas dapat menghambat upaya global memperbaiki kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Senin, 07 September 2026
Peringatan WMO: Kebakaran Hutan dan Gelombang Panas Bisa Perparah Polusi Udara Global
Dunia
Peringatan PBB: El Nino 2026 Bisa Capai Level Ekstrem dan Bertahan hingga 2027
PBB melalui Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan akan semakin menguat.
Yusuf Abdillah - Kamis, 03 September 2026
Peringatan PBB: El Nino 2026 Bisa Capai Level Ekstrem dan Bertahan hingga 2027
Dunia
PBB Dituntut Ingatkan Negara Timur Tengah Berhenti Mengizinkan AS Melancarkan Serangan ke Wilayah Iran
Iran mengecam keras serangan AS yang dilakukan selama 22 jam terakhir, dan menggambarkan hal itu sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
PBB Dituntut Ingatkan Negara Timur Tengah Berhenti Mengizinkan AS Melancarkan Serangan ke Wilayah Iran
Dunia
Harapan Baru untuk Kuba, PBB Sepakat Kaji Ulang Embargo AS Selama 66 Tahun
Majelis Umum PBB sepakat mengkaji ulang embargo ekonomi AS terhadap Kuba. 136 negara mendukung langkah ini, memberi harapan baru bagi Havana yang 66 tahun didera sanksi.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
Harapan Baru untuk Kuba, PBB Sepakat Kaji Ulang Embargo AS Selama 66 Tahun
Indonesia
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pelatihan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Dunia
PBB Proyeksikan 6,7 Juta Korban Terdampak Gempa Venezuela, 2 Juta di Ibu Kota Caracas
PBB memproyeksikan 6,76 juta orang terdampak gempa Venezuela, termasuk 2 juta di Caracas. IOM siapkan bantuan darurat.
Wisnu Cipto - Minggu, 28 Juni 2026
PBB Proyeksikan 6,7 Juta Korban Terdampak Gempa Venezuela, 2 Juta di Ibu Kota Caracas
Dunia
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Dijatuhi Hukuman 30 Tahun Penjara, Terbukti Kirim Drone ke Korut
Ia memerintahkan infiltrasi drone ke Korut demi meningkatkan ketegangan lintas perbatasan dan menciptakan alasan pemberlakuan darurat militer di Desember 2024.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Dijatuhi Hukuman 30 Tahun Penjara, Terbukti Kirim Drone ke Korut
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Bagikan