Parkir Liar Jadi Biang Macet di Slipi hingga Gajah Mada, Legislator DKI: Dishub Harus Lebih Intens Patroli Derek


Ilustrasi: Petugas Dishub dan Satpol PP Jakarta Pusat tertibkan kendaraan yang parkir liar. (Foto: Dok. Pemkot Jakarta Pusat)
MerahPutih.com - Maraknya praktik parkir liar di sejumlah wilayah Jakarta disoroti serius oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter. Terlebih parkir liar dinilai turut memperparah kemacetan dan mengganggu ketertiban umum.
Jupiter meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk lebih intensif melakukan patroli derek terhadap kendaraan yang parkir sembarangan.
"Ke depan, Dinas Perhubungan harus lebih sering melakukan patroli di daerah-daerah yang banyak kendaraan parkir sembarangan," kata Jupiter di Jakarta, Jumat (16/5).
Baca juga:
Pakar Sebut Pemprov DKI Perlu Gandeng Marinir untuk Tertibkan Parkir Liar
Jupiter mengungkapkan, dirinya kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait kemacetan akibat kendaraan yang diparkir di bahu jalan maupun trotoar. Beberapa titik yang menjadi sorotan di antaranya adalah kawasan Slipi, Gajah Mada, dan Taman Sari.
"Sudah banyak keluhan dari masyarakat soal parkir sembarangan ini. Terutama di jalan umum daerah Slipi, Gajah Mada, dan Taman Sari,” ungkap Jupiter.
Jupiter menambahkan, praktik parkir liar tidak hanya memakan sebagian badan jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas, tetapi juga menyerobot trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki.
"Parkir di trotoar ini juga sangat mengganggu pejalan kaki. Padahal di sana sudah ada plang tidak boleh parkir di sepanjang jalan. Maka perlu sering dilakukan patroli," tegas Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini.
Baca juga:
Atasi Parkir Liar, Pramono Bakal Perbaiki Sistem Bukan Kompromi dengan Ormas
Jupiter menyatakan, siap mendukung penambahan mobil derek, apabila dinilai kurang. Sehingga penertiban bisa dilakukan lebih optimal dan masif.
"Kalau misalnya kurang, ditambahkan saja. Ini sebagai bentuk dan langkah kita untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan ketertiban," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
