Parkir Liar Jadi Biang Macet di Slipi hingga Gajah Mada, Legislator DKI: Dishub Harus Lebih Intens Patroli Derek

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 16 Mei 2025
Parkir Liar Jadi Biang Macet di Slipi hingga Gajah Mada, Legislator DKI: Dishub Harus Lebih Intens Patroli Derek

Ilustrasi: Petugas Dishub dan Satpol PP Jakarta Pusat tertibkan kendaraan yang parkir liar. (Foto: Dok. Pemkot Jakarta Pusat)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Maraknya praktik parkir liar di sejumlah wilayah Jakarta disoroti serius oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter. Terlebih parkir liar dinilai turut memperparah kemacetan dan mengganggu ketertiban umum.

Jupiter meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk lebih intensif melakukan patroli derek terhadap kendaraan yang parkir sembarangan.

"Ke depan, Dinas Perhubungan harus lebih sering melakukan patroli di daerah-daerah yang banyak kendaraan parkir sembarangan," kata Jupiter di Jakarta, Jumat (16/5).

Baca juga:

Pakar Sebut Pemprov DKI Perlu Gandeng Marinir untuk Tertibkan Parkir Liar

Jupiter mengungkapkan, dirinya kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait kemacetan akibat kendaraan yang diparkir di bahu jalan maupun trotoar. Beberapa titik yang menjadi sorotan di antaranya adalah kawasan Slipi, Gajah Mada, dan Taman Sari.

"Sudah banyak keluhan dari masyarakat soal parkir sembarangan ini. Terutama di jalan umum daerah Slipi, Gajah Mada, dan Taman Sari,” ungkap Jupiter.

Jupiter menambahkan, praktik parkir liar tidak hanya memakan sebagian badan jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas, tetapi juga menyerobot trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki.

"Parkir di trotoar ini juga sangat mengganggu pejalan kaki. Padahal di sana sudah ada plang tidak boleh parkir di sepanjang jalan. Maka perlu sering dilakukan patroli," tegas Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga:

Atasi Parkir Liar, Pramono Bakal Perbaiki Sistem Bukan Kompromi dengan Ormas

Jupiter menyatakan, siap mendukung penambahan mobil derek, apabila dinilai kurang. Sehingga penertiban bisa dilakukan lebih optimal dan masif.

"Kalau misalnya kurang, ditambahkan saja. Ini sebagai bentuk dan langkah kita untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan ketertiban," tutupnya. (Asp)

#Parkir Liar #DPRD DKI Jakarta #Dishub DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan