Paradoks PDI-P: Tak di Kabinet, Tapi Mesra Dukung Prabowo!
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Foto: MerahPutih.com/Ponco
Merahputih.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai bahwa PDI-P secara de facto telah memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini disampaikan meskipun pertemuan formal antara Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak terlaksana pada Senin (7/4) malam.
"Tanpa pertemuan formal Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo," kata Adi dikutip Antara, Rabu (9/4).
Menurut Adi, dukungan PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo terlihat dari persetujuan mereka terhadap sejumlah program utama pemerintah. Ia mencontohkan dukungan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disahkan menjadi undang-undang.
Baca juga:
Sekjen Gerindra Sebut Megawati Ajarkan Prabowo soal Pemulihan Ekonomi
Banyaknya elite kunci PDI-P yang menduduki posisi strategis dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menjadi sorotan. Hal ini, semakin mengindikasikan adanya kerja sama praktis antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, meskipun partai tersebut tidak memiliki perwakilan di Kabinet Indonesia Maju.
Mengenai kemungkinan PDI-P bergabung secara resmi ke dalam pemerintahan dengan menempatkan kadernya sebagai menteri, Adi menilai hal tersebut sulit diprediksi. Ia meyakini bahwa PDI-P akan mempertimbangkan dengan cermat keuntungan dan kerugian dari langkah tersebut. Kecenderungannya saat ini, PDI-P lebih memilih untuk berada di luar kabinet namun tetap menjalin kerja sama di parlemen.
Namun demikian, Adi mengingatkan akan pentingnya oposisi yang sehat dalam sistem demokrasi. Ia menekankan bahwa DPR RI sebagai lembaga legislatif harus mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial.
"Tentu setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam," kata dia.
Baca juga:
Megawati Pastikan Dukung Pemerintah Prabowo, Tapi Tetap Tidak Masuk Koalisi
Sebelumnya, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan silaturahmi dari Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta pada Senin (7/4) malam, pasca perayaan Idulfitri 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Pada hari Rabu, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi. Megawati berharap agar masa kepemimpinan Prabowo dapat berjalan efektif demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, PDI-P siap menjadi instrumen pendukung pemerintah jika diperlukan, namun tetap dalam posisi di luar koalisi.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
YLBHI Soroti KUHP dan KUHAP Baru, Prabowo Diminta Turun Tangan Terbitkan Perppu
Nama Megawati Ikut Terseret di Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, PDIP Pasang Badan
Prabowo Minta Masyarakat Hadapi Musibah dengan Ikhlas, Janji Tak Pernah Lari dari Rakyat
Konfercab PDIP, Aria Bima Jadi Ketua DPC Solo Gantikan Rudy
Megawati Soekarnoputri Apresiasi Aksi Kemanusiaan Bersama Dokter Diaspora di Lokasi Bencana
PDIP Kirim Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, Pulihkan Kondisi Daerah Bencana
Natal 2025 Jadi Momentum Solidaritas Sosial, Prabowo: Hati Kita Tertuju Pada Sumatera
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Perintahkan Semua Kantor Desa Diaudit, Menkeu Purbaya Didemo Para Kades
Momen Presiden Prabowo Subianto Saksikan Penyerahan Denda Kehutanan dan Korupsi
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!