Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pelaksanaan PON XXI 2024 Aceh-Sumut dibuka pada 8 September 2024 di Aceh oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup pada 20 September 2024 di Sumut oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Dilansir laman Kementerian Pemuda dan Olahraga pelaksanaan PON di Aceh mempertandingkan 33 cabang olahraga, 42 disiplin cabang olahraga, 510 nomor pertandingan, serta diperkirakan akan diikuti oleh 5.636 atlet dan 2.752 ofisial.
Sementara pelaksanaan PON di Sumatera Utara mempertandingkan sebanyak 34 cabang olahraga, 46 disiplin cabang olahraga, 602 nomor pertandingan, serta diperkirakan akan diikuti oleh 6.281 atlet dan 3.140 ofisial.
Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara (Sumut) Wilayah Aceh mengaku saat ini kekurangan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat selama pelaksanaan PON XXI di Tanah Rencong, September 2024.
Baca juga:
"Kekurangannya akan diupayakan dengan kerja sama pihak ketiga," kata Kepala Bidang Transportasi PB PON Aceh-Sumut Wilayah Aceh T Faisal, di Banda Aceh, Senin (5/8).
Data sementara, pada PON di Aceh nantinya bakal ada 14.553 orang peserta yang terdiri dari atlet dan ofisial yang memerlukan sarana transportasi selama berada di Aceh. Dari jumlah peserta itu, maka kebutuhan transportasi mencapai 1.440 unit.
Sejauh ini, mobil yang baru tersedia sebanyak 770 unit, bantuan dari Kementerian Perhubungan 246 unit dan 524 unit dari Pemerintah Aceh. Artinya, masih kekurangan 50 persen.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh itu menegaskan, kekurangan mobil untuk kebutuhan PON Aceh-Sumut tersebut, pihaknya memaksimalkan penggunaan kendaraan yang ada di Aceh, maka perlu partisipasi dari pihak ketiga atau perusahaan rental di Aceh.
Baca juga:
PB PON juga sudah duduk musyawarah bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh dan pengusaha angkutan di Aceh membahas terkait pemenuhan transportasi PON.
"Untuk berpartisipasi dalam event olahraga nasional tersebut, maka pengusaha angkutan perlu mendaftarkan perusahaan nya melalui e-Katalog yang telah disediakan Pemerintah Aceh," katanya.
