Panglima TNI Kerahkan Intelijen Pantau Netralitas Prajurit di Pemilu 2024

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022, yakni perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Sementara itu, pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada 27 November 2024.

Baca Juga:

Personel TNI-Polri Bakal Diberikan Pelatihan Cegah Pelanggaran HAM

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan netralitas seluruh jajarannya untuk tidak memihak kepada salah satu kandidat pun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Waktu saya mulai fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya, saya akan konsisten untuk itu ya,"" katanya.

Yudo menegaskan pihaknya tak segan memberikan sanksi dengan menggunakan perangkat hukum yang ada kepada anggota TNI yang terbukti melanggar netralitas dengan memihak salah satu kandidat.

"Saya sudah sampaikan reformasi birokrasi tentang tetap tegakan hukum. Kalau memang kena pidana, ya pidana. Jadi, prajurit-prajurit yang melanggar hukum pastinya akan kami kenakan sanksi hukum," tegasnya.

Selain itu, TNI juga memiliki perangkat intelijen untuk memastikan jajarannya di wilayah tetap netral dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

"Kan selama ini juga netral terus kan dari dulu TNI? Kalau ada oknum, ya pasti akan kami proses hukum. Jadi, nggak perlu diragukan lagi saya kira di dalam sejarah TNI. Sejak pemilu pertama sampai kemarin, kan semua, kami kan netral," katanya.

TNI bersama Polri segera menginventarisasi daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Sekarang ini belum, masih kondusif sekarang. Nanti menjelang pemilu, baru sesuai permintaan Polri. Kami akan mem-back up pasukan kami yang diperlukan. Tentunya, daerah-daerah mana saja yang dianggap rawan dan sebagainya diperkuat, dan sebagainya. Nanti tergantung Polri," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Panglima TNI Yudo Margono Akui Tanggung Jawabnya Kini Bertambah