Pakar: 'Kerajaan-Kerajaan' Baru Munculkan Disintegrasi Bangsa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 29 Januari 2020
Pakar: 'Kerajaan-Kerajaan' Baru Munculkan Disintegrasi Bangsa

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Muhammad Fauzan. ANTARA/Sumarwoto

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Muhammad Fauzan menilai munculnya kerajaan-kerajaan baru dalam beberapa waktu terakhir dapat memicu disintegrasi bangsa Indonesia.

"Saya pikir kalau kerajaan-kerajaan itu dalam arti budaya sebenarnya enggak masalah, yang penting jangan ada tindakan-tindakan yang menguntungkan mereka yang mengatakan itu kerajaan. Itu kan persoalannya kemarin ada penipuan dan sebagainya," ujar Fauzan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (29/1).

Baca Juga:

Pakar Sejarah Berharap Media Tak Latah Promosikan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Aneh

Dalam hal ini, dia mencontohkan kerajaan yang dibangun di petilasan Kerajaan Galuh sepanjang itu hanya sebagai sebuah budaya tidak menjadi masalah.

Akan tetapi yang menjadi persoalan jika kerajaan itu dibuat sedemikian rupa, kemudian ada unsur mencari keuntungan pribadi, penipuan, dan sebagainya.

"Itu kan kerajaan-kerajaan yang menurut saya, mungkin mereka punya halusinasi. Tapi sebenarnya kalau kerajaan-kerajaan dalam pengertian budaya, atau misalnya Raja Minyak dari Medan, ya enggak apa-apa," ucap Fauzan.

Jika dalam kerajaan baru tersebut ada pembentukan struktur pemerintahan seperti perdana menteri dan menteri-menteri lainnya, hal itu menjadi persoalan.

Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat yang sempat hebohkan masyarakat
Raja dan Ratu dari Keraton Agung Sejagat kini sudah dalam tahanan polisi (Foto: Screenshot youtube)

Oleh karena itu, sebelum kerajaan-kerajaan itu belum berkembang dan berpotensi menjadikan disintegrasi bangsa, hal tersebut perlu diantisipasi.

"Di komunitas kita kan enggak boleh ada yang berdaulat selain negara. Yang dikhawatirkan itu, tidak mungkin ada negara di dalam negara, kecuali bangsa ini sepakat untuk pecah nanti, (menjadi) negara Jawa, negara Sumatra, soal lain," tegasnya.

Ia mengatakan dalam perspektif negara kesatuan seperti Indonesia, tidak mungkin ada negara-negara kecil di dalamnya.

"Sekarang daerah yang sudah diberlakukan otonomi yang seluas-luasnya pun tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Dia (daerah otonomi, red.) tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Baca Juga:

Dituduh Lakukan Kebohongan Publik, Kelompok Sunda Empire Dipolisikan

Terkait dengan hal itu, Fauzan mengatakan kerajaan-kerajaan yang dalam beberapa waktu terakhir marak bermunculan akan berdampak pada disintegrasi bangsa.

"Saya pikir pemerintah sudah berpikir jauh ke sana. Apalagi (kerajaan-kerajaan itu) menggunakan atribut-atribut seperti aparatur negara, itu kan bahaya," beber dia.

Menurut dia, sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menggunakan seragam atau atribut yang menyerupai aparatur negara juga harus dibenahi. (*)

#Keluarga Kerajaan
Bagikan

Berita Terkait

Fun
Sudah Diundang Raja Charles III, Tetamu ini Justru Tak Bisa Hadiri Konser Penobatannya
Para ahli percaya ada alasan lain mengapa mereka menolak datang ke konser tersebut.
Hendaru Tri Hanggoro - Kamis, 04 Mei 2023
Sudah Diundang Raja Charles III, Tetamu ini Justru Tak Bisa Hadiri Konser Penobatannya
Fun
Sudut-Sudut Kota Favorit Keluarga Kerajaan Inggris untuk Bersantai
Tak sulit buat mereka untuk menjangkau tempat-tempat mewah untuk bersantai.
Hendaru Tri Hanggoro - Rabu, 03 Mei 2023
Sudut-Sudut Kota Favorit Keluarga Kerajaan Inggris untuk Bersantai
Bagikan