Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kurang menariknya acara Debat Calon Presiden 2019 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 17 Januari 2019 lalu.
Menurut Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Eman Sulaiman, salah satu yang menjadi kesalahan KPU sebagai lembaga yang menggelar acara ini adalah lantaran peserta debat mendapat kisi-kisi materi yang akan didebatkan.
"Debat kemarin itu sebetulnya hampir tidak memuaskan sebagian banyak rakyat Indonesia. Antiklimaks karena mungkin kesalahan dari KPU di mana sebelumnya kita sudah mendengarkan kabar bahwa acara debat itu pertanyaannya sudah dibuatkan kisi-kisi," ujar Eman Sulaiman dalam diskusi Pojok Jubir di Media Center, Prabowo-Sandi, Jakarta, (21/1).
"Debatnya tidak berjalan natural, jawaban yang diberikan oleh capres itu tidak berjalan natural bahkan ada salah satu capres yang membawa contekan. Itu tidak mencerminkan kualitas dirinya," kata dia menambahkan.
Pada kesempatan itu, Eman juga sempat memberikan kritik kepada pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi yang kurang bersikap ofensif menghadapi lawannya. Padahal banyak sekali materi yang dapat dijadikan Prabowo sebagai bahan menyerang petahana.
"Pak Prabowo terlalu santun, elok, dan terlalu menghargai petahana. Harusnya oposisi yang lebih agresif dan melawan membuka keborokan dan kekurangan petahana selama empat tahun sehingga masyarakat tahu bahwa petahana harus diganti," katanya.
Namun, hal tersebut langsung disanggah oleh salah satu Jubir BPN Dian Fatwa yang juga menjadi pembicara dalam acara diskusi.
"Kita semua belajar dari debat yang pertama walaupun kita juga kecewa, tapi di Asia ini ada persoalan saving face, dan pak Prabowo sadar itu bahwa bagaimana dia tidak ingin menjatuhkan Pak Jokowi karena dia juga ingin menyelamatkan muka pak Jokowi," tukasnya.
"Ini yang membedakan kelas antara pak Prabowo dan pak Jokowi. Kami ingin menang dengan kebaikan. Pak Prabowo punya kelas setinggi itu," tandas anak kandung almarhum tokoh nasional AM Fatwa tersebut. (Pon)
