PA 212 Duga Habib Rizieq Dicekal karena Unsur Politik

MerahPutih.com - Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menyebut alasan utama Habib Rizieq Shihab tidak bisa meninggalkan wilayah Kerajaan Saudi. Menurut Slamet, dalam dokumen yang dipegang Rizieq, adalah karena alasan keamanan.

Alasan keamanan tersebut merupakan kekhawatiran pihak Kerajaan Saudi akan keselamatan Rizieq, sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Dubes Saudi untuk Indonesia.

Baca Juga:

Rizieq 'Pamer' Surat Pencekalan di Medsos, Mahfud: Coba Kirim ke Saya

"Pihak kerajaan Saudi sendiri sudah menyatakan siap untuk mempersilakan IB HRS keluar dari wilayah Kerajaan Saudi kapan saja bila ada jaminan clearance dan pihak Indonesia," kata Slamet kepada wartawan di Markas FPI, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Menurut Slamet, dengan demikian persoalan keberadaan HRS tidak bisa meninggalkan wilayah Saudi bukanlah merupakan murni persoalan hukum.

"Namun lebih disebabkan persoalan politik yang bersumber dan dalam negeri Indonesia," tuturnya.

Slamet mengatakan, Habib Rizieq mengungkap bahwa surat itu dalam acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Petamburan Jumat pekan lalu. Ada sejumlah poin yang disampaikan Slamet terkait Rizieq.

Menurut Slamet, pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan Rizieq sebagai musuh yang keberadaannya tidak diinginkan di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari postingan salah satu buzzer penguasa yang menyatakan Rizieq memang diskenariokan untuk diasingkan.

Baca Juga:

Imigrasi Belum Terima Surat Cekal Rizieq Shihab

Slamet menegaskan, Rizieq hanya ingin memberikan nasihat agar pemerintah tidak sewenang-wenang.

"Apa yang dilakukan oleh IB HRS selaku ulama adalah semata mata menjalankan kewajiban agama, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan menasehati penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan kezaliman," ucapnya.

Dia menambahkan, bila pemerintah justru mempersepsikan seolah-olah perbuatan Rizieq mengancam eksistensi negara, maka ada yang salah dalam logika berpikir penguasa dalam mengelola negara.

"Tentu perlu kita luruskan bersama bahwa Negara ini bukan milik para penguasa, negara ini adalah milik rakyat Indonesia. Sebagai pemilik tentu saja di luar logika sehat bila ada yang berfikir pemilik mengancam eksistensi kepemilikannya," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Pamer Surat Cekal, Habib Rizieq Disindir Goreng Isu Basi