Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab

Ana AmaliaAna Amalia - Rabu, 20 Juli 2016
Orangtua Korban Vaksin Palsu Minta Negara Bertanggung Jawab

Puri Kencana Putri, Kepala Divisi Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, dalam konferensi pers di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Rabu (20/7). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Bersama dengan KontraS dan YLBHI, orang tua korban vaksin palsu yang tergabung dalam Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu berkumpul di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur untuk kembali meminta kejelasan tentang nasib anak mereka.

Kepala Divisi Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Puri Kencana Putri mengatakan negara harus bertanggung jawab atas permasalahan vaksin palsu. Pasalnya terdapat rantai indikasi kejahatan bisnis vaksin palsu dari jalur suplai, distribusi resmi serta badan-badan pemantau dari pihak pemerintah melalui perdagangan besar farmasi.

"Kenapa kami ambil sudut pertanggung jawaban negara? Karena kami melihat belum ada langkah konkrit dan kepastian hukum apalagi kalau konsen pak presiden Jokowi mengatakan bahwa semenjak dia menjadi presiden mengatakan negara harus hadir dalam segala bentuk apapun," ucapnya kepada awak media di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Rabu (20/7).

Dari data yang dihimpun oleh KontraS dan YLBHI, jalur peredaran vaksin palsu bukan hanya pada distributor dan oknum rumah sakit, akan tetapi rumah sakit juga berperan dalam jalur peredaran tersebut. Alasannya pembayaran vaksin palsu juga terjadi pada kasir resmi rumah sakit.

"Ini mengindikasikan adanya peran dari rumah sakit kedalam sistem pengadaan obat. Namun demikian sampai saat ini belum ada penjelasan alur peredaran vaksin palsu," pungkasnya.

Dengan begitu, KontraS, YLBHI serta Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu menuntut keterbukaan informasi mengenai jalur distribusi vaksin palsu. Selama ini, lanjut Puri, tidak ada pernyataan jelas atas peredaran tersebut.

"Kalau jokowi mengatakan negara harus hadir pertama tuntutan kami adalah menginstruksikan kapolri untuk membongkar kejahatan vaksim palsu sampai keakar akarnya," ujar Puri. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Dede Yusuf Perintahkan Satgas Penanggulan Vaksin Palsu Lakukan Penyelidikan
  2. Orangtua Korban Minta Jaminan Vaksin Palsu Tak Memiliki Dampak Negatif
  3. Minta Pertolongan, Orangtua Korban Vaksin Palsu Temui Ketua DPR RI
  4. Menkes Minta Masyarakat Jangan Anarkis Soal Vaksin Palsu
  5. Selain Vaksin Palsu, Ternyata Ada Obat Palsu

 

#Kemenkes #Vaksin Palsu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ana Amalia

Happy life happy me
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kemenkes Klaim 99,1 Juta Orang Telah Ikut Program Cek Kesehatan Gratis
Pemerintah mengatakan manfaat program CKG berpotensi mencegah satu dari empat kasus stroke dan penyakit kardiovaskular pada 2035.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Kemenkes Klaim 99,1 Juta Orang Telah Ikut Program Cek Kesehatan Gratis
Indonesia
Pemerintah Tingkatkan Kesiapan Hadapi Dampak El Nino bagi Kesehatan
Dampaknya mencakup keterbatasan akses air bersih, peningkatan suhu ekstrem, risiko karhutla, penurunan kualitas udara, hingga ancaman ketahanan pangan.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemerintah Tingkatkan Kesiapan Hadapi Dampak El Nino bagi Kesehatan
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Kemenkes mencatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus merupakan balita.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Indonesia
Menkes Butuh USD 27 Miliar Buat Meningkatan Usia Harapan Hidup Jadi 76 Tahun
Untuk memenuhi itu, katanya, pihaknya pun berupaya membangun kepercayaan dari para mitra global dan filantropis.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Menkes Butuh USD 27 Miliar Buat Meningkatan Usia Harapan Hidup Jadi 76 Tahun
Indonesia
Pemerintah Klaim Program CKG Telah Jangkau 130 Juta Jiwa
Program ini difokuskan untuk memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dwi Astarini - Sabtu, 12 September 2026
Pemerintah Klaim Program CKG Telah Jangkau 130 Juta Jiwa
Indonesia
Kemenkes Ancam Pidanakan Penimbun Masker di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Pelaku usaha yang terbukti menimbun atau membatasi pasokan hingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga tidak wajar dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kemenkes Ancam Pidanakan Penimbun Masker di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Indonesia
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
DPR RI mendesak PPNS Kemenkes dan BPOM proaktif mengusut kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
Indonesia
Kemenkes Buka Beban Kesehatan Erupsi Anak Krakatau, 3,3 Juta Lansia Terancam Abu Vulkanik
Kemenkes ungkap 3,3 juta lansia rawan terdampak abu vulkanik Anak Krakatau. Abu silika tajam berbahaya bagi paru-paru, mata, kulit, dan memicu risiko ISPA, stroke, hingga depresi.
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
Kemenkes Buka Beban Kesehatan Erupsi Anak Krakatau, 3,3 Juta Lansia Terancam Abu Vulkanik
Indonesia
Ini Tipe Masker Yang Direkomendasikan Hindari Paparan Abu Vulkanik
PVMBG menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap pada Level III (Siaga).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 September 2026
Ini Tipe Masker Yang Direkomendasikan Hindari Paparan Abu Vulkanik
Bagikan