Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ombudsman RI menyatakan sudah menyerahkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait temuan malaadministrasi tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sudah (ke Presiden). Bukti tanda terima naskah juga sudah kami peroleh, ke Ketua DPR juga sudah diterima," kata komisioner Ombudsman Robert Na Endi Jaweng kepada wartawan, Kamis (16/9).
Rekomendasi ini diserahkan ke Presiden dan DPR RI setelah KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak hasil temuan dari Ombudsman yang menyatakan TWK malaadministrasi. Hal ini, menurut Robert, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI.
Baca Juga:
Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK
"Sesuai ketentuan UU 37/2008 tentang Ombudsman RI," imbuh Robert.
KPK semestinya menjalankan tindakan korektif atas temuan Ombudsman yang menyatakan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) malaadministrasi.
Ombudsman menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
Tetapi hal ini justru tidak diindahkan oleh pimpinan KPK. Firli Bahuri cs lebih memilih memecat 57 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat asesmen TWK. (Pon)
Baca Juga:
57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Lakukan Perlawanan Hukum
