Andika Pratama
MerahPutih.com - La Nyalla Matalitti mengungkapkan bahwa dirinya dimintai mahar politik sebesar Rp 40 miliar oleh ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar bisa diusung pada Pemilihuan Gubernur Jawa Timur 2018.
'Nyanyian' mantan ketua umum PSSI mengindikasikan adanya politik uang di arena Pilkada tahun ini. Oleh karena itu, Ind Police Watch (IPW) meminta agar persoalan ini perlu ditelusuri dan diusut Satgas Anti Politik Uang Polri. Tujuannya agar kasus politik uang di balik Pilkada Serentak 2018 bisa terbongkar.
"Ind Police Watch (IPW) berharap, dengan terbongkarnya kasus politik uang itu bisa diketahui, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menjadi korban, dan partai mana saja yang doyan politik uang di Pilkada 2018. Kasus La Nyalla harus menjadi pintu masuk bagi Satgas Anti Politik Uang Polri untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan berkualitas," kata Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane dalam rilisnya, Jumat (12/1)
Sebelum La Nyalla, Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta juga pernah mengaku bahwa dirinya diminta Rp 10 miliar oleh oknum Golkar agar bisa mendapatkan rekomendasi untuk maju ke Pilkada Jabar. Apa yang dikatakan La Nyalla maupun Dedi sebenarnya bukanlah hal baru.
Isu uang mahar sudah menjadi rahasia umum di balik pencalonan kepala daerah. Belenggu uang mahar ini sulit untuk dibuktikan. Padahal ia menjadi salah satu penyebab berkembangnya politik biaya tinggi dan maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Menurut Neta, dengan terbentuknya Satgas Anti Politik Uang, isu uang mahar ini harus diusut dan disapu bersih. Dengan adanya pengakuan La Nyalla hal ini bisa menjadi momentum bagi Satgas Anti Politik Uang Polri untuk membongkar sinyalemen selama ini tentang uang mahar di balik pilkada.
"Bagaimana pun kasus uang mahar ini merupakan bagian dari politik uang di balik pilkada. Kasus uang mahar inilah yg membuat pilkada menjadi tidak berkualitas," sambungnya.
Memang untuk sementara ini, dalam kasus La Nyalla maupun kasus Dedi belum ada unsur pidananya, sehingga sulit bagi satgas untuk memprosesnya secara hukum. Kasus ini sarat dengan urusan etika dan moralitas politik agar ke depan perkara uang mahar dan politik uang bisa diminimalisir. Satgas bisa menggunakan UU Pemilu, KUHP dan ketentuan lain untuk menelusurinya agar kasusnya bisa terkuak.
Untuk mengusut kasus ini, Neta meminta satgas untuk mendatangi La Nyalla maupun Dedi untuk mengali kebenaran pengakuan mereka dan mencari tahu siapa saja saksinya serta mencari peluang untuk membongkar kasusnya ke jalur hukum. Meski tidak bisa diproses secara hukum tapi dari penjelasan La Nyalla, Dedi, dan saksi saksi lain, satgas bisa melakukan antisipasi atau bahkan mungkin bisa melakukan OTT di kemudian hari.
Pengakuan La Nyalla, meski tidak bisa diproses secara hukum tapi telah menjadi pukulan telak bagi Prabowo dan Gerindra. Jika pengakuan La Nyalla tsb tidak benar tentunya Prabowo bisa melaporkannya ke polisi dgn tuduhan pencemaran nama baik. Agar semuanya transpara Prabowo perlu juga mengklarifikasi pengakuan La Nyalla tersebut
Terlepas dari hal itu IPW memberi apresiasi pada La Nyalla yg telah membuka kss ini ke publik. Sehingga sinyalemen uang mahar di balik Pilkada 2018 semakin nyata. Tinggal bagaimana satgas membuat strategi agar kasus ini bisa diusut.
"IPW berharap Satgas Anti Politik Uang Polri hrs menjadikan kss La Nyalla ini sebagai momentum untuk memantau, memburu, dan menciduk para pelaku politik uang di balik Pilkada 2018. Sehingga keberadaan Satgas Anti Politik Uang Polri benar benar nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya. (*)
