Wisnu Cipto
MerahPutih.com - PKS menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberlakukan darurat sipil dalam penanganan pandemi COVID-19 merupakan bentuk kebingungan pemerintah. Apalagi, penerapan darurat sipil sangat rentan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) warga negara.
"Darurat sipil menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini," kata politikus PKS Nasir Djamil, kepada wartawan, Selasa (31/3).
Baca Juga
Darurat Sipil Tak Jamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengamat: Rakyat Makin Ketakutan
Nasir menegaskan partainya secara tegas bakal menolak jika sampai Presiden Jokowi menetapkan status darurat sipil. Menurut dia, pemberlakuan status darurat sipil hanya menggunakan pendekatan kekuasaan semata, padahal Indonesia sudah memiliki UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.
"Apa beliau tidak tahu risikonya," tegas politikus PKS yang sempat mengalami masa-masa Darurat Sipil dan Militer saat besar di Aceh itu.
Menurut Nasir, Pemerintah masih belum optimal dan maksimal dalam menerapkan UU Penanggulangan Bencana dan Karantina Kesehatan. Misalnya, pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown terbatas dengan membatasi pergerakan warga dan moda transportasi umum.
Baca Juga:
Jokowi Terapkan Darurat Sipil, Demokrat: Lari dari Tanggung Jawab
Anggota Komisi III DPR ini juga menekankan Pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada rakyat yang nantinya terdampak dari kebijakan karantina wilayah itu, baik ekonomi, sosial, psikis dan medis. Terpenting, lanjut dia, proses pemberiannya jangan sampat lamban atau bertele-tele.
“Intinya dalam suasana menghadapi pandemi virus corona jangan banyak berwacana tapi kerja nyata yang dilindungi oleh regulasi yang jelas,” tegas Nasir.
Lebih jauh, Nasir juga melihat pemerintah kurang berhasil membangkitkan rasa kepedulian warga untuk turut serta menjadi relawan dalam memerangi wabah corona. Menurut dia, keberadaan relawan itu penting guna menumbuhkan harapan bagi rakyat kita bersatu dan mampu melawan corona.
"Lihatlah di Inggris, di sana relawan yang sudah mendaftar jumlahnya mencapai 4 juta, padahal pemerintah di sana hanya membutuhkan 2,5 juta relawan,” kritik politikus partai oposisi itu. (Knu)
Baca Juga
Darurat Sipil Dinilai Tak Cocok Diterapkan, Karena Bukan Perang Konvensional
