Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pengamat kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat mengkritisi program pemerintah dalam mempersiapkan mudik Lebaran 2025.
Menurut Achmad, kebijakan-kebijakan yang dirancang pemerintah tampaknya belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik, terutama rakyat kelas menengah ke bawah.
“Beban utama pengelolaan mudik masih diserahkan kepada rakyat sendiri,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (12/3).
Achmad melihat, masyarakat harus tetap mengatur jadwal keberangkatan, biaya transportasi, dan menanggung beban psikologis kemacetan parah yang bisa berlangsung puluhan jam.
“Kebijakan seperti ini menunjukkan wajah negara yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan mayoritas rakyatnya,” tutur Achmad.
Baca juga:
Kondisi Kemantapan Jalan Nasional Capai 95 Persen untuk Mudik Lebaran
Achmad mencontohkan, sampai saat ini, belum ada satu pun pernyataan resmi dari pemerintah bahwa tol akan digratiskan untuk mendukung mudik.
Padahal, beban biaya tol menjadi salah satu komponen besar dalam ongkos mudik.
“Masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mendapat fasilitas mudik gratis, harus membayar biaya tol yang sangat tinggi,” jelas dia.
Achmad mencontohkan dengan jarak Jakarta-Surabaya saja bisa menghabiskan Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta hanya untuk tol, belum termasuk bensin dan kebutuhan lain.
“Jika tol digratiskan, dampaknya langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama untuk keperluan lebaran, akan sangat signifikan,” sebut Achmad.
Baca juga:
Polri Sarankan Pemudik Pakai Angkutan Umum dan Hindari Naik Motor
Kedua, penyediaan informasi lalu lintas secara real time yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat juga tidak terdengar menjadi prioritas. Pemerintah memang menyiapkan Command Center dan laporan lalu lintas.
“Tetapi akses informasi ini sering tidak terintegrasi dengan baik ke masyarakat pemudik secara langsung,” ungkap Achmad.
Dia juga melihat, pengaturan lalu lintas untuk angkutan barang selama mudik juga tidak dibahas secara tegas. Setiap tahun, truk dan kendaraan berat masih berseliweran di jalan tol dan jalur arteri di masa-masa rawan mudik.
Padahal, jika pemerintah serius, larangan atau pembatasan operasional kendaraan barang di jalur utama mudik bisa meringankan beban lalu lintas secara signifikan.
“Apalagi angkutan barang besar kerap menjadi biang kemacetan di jalur sempit, jembatan timbang, atau rest area,” sebut Achmad.
Baca juga:
Masyarakat Diimbau Untuk Pantau Kondisi Cuaca Saat Mudik Lebaran 2025
Dia juga mencontohkan subsidi bahan bakar untuk pemudik, terutama angkutan umum seperti bus, juga tidak dibahas secara konkret. Padahal, harga tiket bus sering melambung saat mudik.
Jika pemerintah mau, subsidi langsung atau pembebasan sebagian pajak dan bea bisa membantu menurunkan harga tiket bus dan kereta api.
“Sehingga mudik menjadi lebih terjangkau bagi semua kalangan,” imbuh Achmad.
Achmad menyimpulkan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik dalam urusan mudik, meskipun mudik adalah tradisi tahunan yang menjadi hak sosial masyarakat.
Kebijakan yang diambil lebih banyak bersifat administratif dan manajemen lalu lintas, tanpa ada upaya serius meringankan beban ekonomi masyarakat.
Padahal, dalam konteks ekonomi 2025, di mana daya beli masyarakat masih lemah akibat ketidakpastian global dan tekanan harga pangan, mudik mestinya jadi momentum pemerintah menunjukkan keberpihakan sosial yang nyata.
“Jika pemerintah terus menghindari kebijakan yang secara langsung meringankan rakyat, maka kepercayaan publik kepada pemerintah bisa terus merosot,” tutup Achmad yang juga pengajar dari UPN Veteran Jakarta ini. (Knu)
