Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritik rencana sejumlah kepala daerah meminta Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dihentikan sementara.
Kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak pada persoalan sosial. Bahkan bisa terjadi konflik karena orang tak beraktivitas sehingga mereka tak dapat penghasilan.
Baca Juga
"Kalau KRL dihentikan pemerintah harus menjamin mereka yang terdampak," jelas Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (15/4).
Kebijakan itu juga berpotensi menyusahkan masyarakat menengah dan bawah yang selama ini menggantungkan bekerja disana. Mengingat ada ratusan ribu penumpang selama PSBB diberlakukan.
"Kalau itu dihentikan otomatis masyarakat bawah dirugikan. Nanti tak bisa beraktivitas ekonomi jadi jadi tak jalan," beber dia.
Trubus menambahkan, rencana tersebut juga bertentangan dengan aturan Permenkens No 9 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana angkutan kereta merupakan salah satu prioritas yang diperbolehkan. "alau dihentikan kasyarakat bisa melakukan gugatan;" ungkap Trubus.
Baca Juga
Penegak Hukum di Jakarta Disarankan Tak Ikuti Permenhub Nomor 18
Trubus tak setuju jika kereta api dianggap satu-satunya sumber sebaram corona. "Itu bisa corona menyebar dimana saja bukan hanya di kereta. Bahkan pesawat dan bus antar provinsi juga bisa," jelas Trubus. (Knu)
