Merger PGN dan Pertagas Tidak Sejalan dengan Penataan BUMN

MerahPutih Bisnis - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melebur (merger) PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dengan anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas (Pertagas) dinilai tidak cermat, blunder, dan sebuah kebijakan ugal-ugalan. Oleh karena itu, merger tersebut sebaiknya dibatalkan.

"Upaya ini harus ditolak keras karena berpotensi merugikan negara dan bertolak belakang atau tidak sejalan dengan rencana upaya penataan BUMN yang jumlahnya terlalu banyak dan harus dirampingkan," kata Direktur Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Rabu (23/12).Ferdinand menuding merger tersebut patut diduga didasari pada hasrat koruptif dan konspiratif antara Menteri BUMN dan Dirut PGN.

Menurutnya PGN justru harus dievaluasi dan dibubarkan serta digabungkan kepada Pertagas. Sebab, bisnis PGN semakin hari semakin tidak jelas dan berpotensi merugi. 

Ferdinand menambahkan hal itu didasari kebijakan tidak visioner dari direksi seperti kasus FSRU Lampung yang mangkrak dan akuisisi blok gas di Texas oleh anak usaha PGN yang terindikasi merugikan keuangan negara. Di samping itu, PGN gagal menyediakan infrastruktur gas kebutuhan hilir yang harusnya menjadi core business utama PGN. 

"Kegagalan-kegagalan ini tentu membawa PGN pada satu kondisi yang akan merugi dan terancam gulung tikar sebagai akibat kebijakan ugal-ugalan dan sembrono," ujarnya.

Ferdinand meminta Presiden Joko Widodo menegur Menteri BUMN agar bekerja dengan benar. Tidak boleh aset negara berpindah tangan ke pihak asing dengan mudah melalui modus merger.    

"Merger boleh saja tapi harus tepat dan menguntungkan bagi negara tidak malah merugikan. Rini Soemarno sebaiknya direshuffle segera sebagaimana rekomendasi Pansus Pelindo sebelum aset negara ini semakin tergadai dan habis," ujarnya. 

Sekedar informasi, Presiden Jokowi memberikan arahan agar PT PGN dan PT Pertagas bisa bersinergi agar tak saling berkompetisi dalam bisnis distribusi gas. Kementerian ESDM menginginkan ‎membentuk agregator gas alias semacam Bulog untuk gas bumi, yang akan membeli semua gas bumi dari sumber-sumbernya di seluruh Indonesia kemudian menjualnya dengan harga yang sama ke seluruh Indonesia. 

Merger PGN dan Pertagas ini dinilai sejalan dengan rencana Kementerian ESDM. Jika PGN dan Pertagas dimerger, maka perusahaan hasil merger keduanya otomatis menjadi satu-satunya calon agregator gas di Indonesia. (Aka)

BACA JUGA: 

1. Pertagas Akuisisi PGN, BPH Migas: Menilai Proses Merger Tidak Lah Mudah
2. Peneliti AEPI: Ada Transaksi Besar dalam Merger Pertagas dan PGN
3. Pertagas Beri Catatan terkait Rencana Merger dengan PGN
4. Terus Bersaing, Menteri BUMN: PGN dan Pertagas Bisa Saja Dimerger
5. Pertamina dan PGN Diminta Jamin Pasokan BBM dan Gas Elpiji untuk Lebaran