Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 04 Juli 2020
Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti

Menko Marves bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Plt. Gubernur Kepri saat membahas mengenai investasi dan industri di Batam, Kamis (2/7). (Foto: Kemenko Marves)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hingga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang layak untuk diganti atau reshuffle.

Dalam paparannya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan sejumlah nama menteri yang layak untuk direshuffle justru dikenal dekat dengan Presiden Jokowi.

"Justru mereka yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, hal ini menjadi ujian dilematis bagi Presiden. Bagaimanapun, kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik," kata Dedi dalam sebuah diskusi, Sabtu, 4 Juli 2020.

Baca Juga:

(HOAX atau FAKTA) : Bank BCA Bakal PHK Besar-besaran

Menkumham Yasonna Laoly konsisten berada di posisi teratas paling diharapkan direshuffle dengan penilaian 64.1 persen. Disusul Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 52.4 persen, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah 47.5 persen, Menteri Agama Fahrul Razy 40.8, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36.1.

Adapun posisi selanjutnya diisi oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33.2 persen, Menteri Sosial Juliari Batubara 30.6 persen, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28.1, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24.7.

Kemudian di bawah Zainudin Amali, ada Menteri BUMN Erick Tohir dengan 18.4 persen dan posisi paling buncit ditempati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 13.0 persen.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. (Foto: setkab)

“Dilema bagi Presiden melihat menteri yang bersusah payah memenangkan Pilpres 2019, justru berada di urutan teratas paling diharapkan reshuffle, jangan sampai ada asumsi justru karena kedekatan inilah membuat mereka merasa aman dari kritik dan koreksi Presiden," kata Dedi.

Survei dilakukan dari tanggal 8 - 25 Juni 2020 melalui metode Wellbeing Purposive Sampling (WPS) melihat komposisi jumlah populasi di tiap wilayah tersurvey. Validitas data menggunakan triangulasi bertingkat, membandingkan antar data terinput.

Dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20 persen dari total 1350 responden tersebar di 30 Provinsi terpilih. Sedangkan, untuk penentuan sampling error pada 3.54 persen dengan tingkat akurasi data dalam rentang maksimum 97 persen. (Pon)

Baca Juga:

#Reshuffle Kabinet #Jokowi #Kinerja Menteri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sudah lengkap alias P21. Keduanya akan segera disidang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Indonesia
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen tidak menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6) pagi tadi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Kasus ijazah Jokowi kini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat pun mengajukan banding atas kasus tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Indonesia
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digugat di PN Surakarta terkait dugaan ijazah UGM. Gugatan diajukan alumnus Kehutanan UGM.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Indonesia
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo. Ia menegaskan akan memangkas birokrasi dan mempercepat program nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Bagikan