Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 04 Juli 2020
Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti

Menko Marves bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Plt. Gubernur Kepri saat membahas mengenai investasi dan industri di Batam, Kamis (2/7). (Foto: Kemenko Marves)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hingga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang layak untuk diganti atau reshuffle.

Dalam paparannya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan sejumlah nama menteri yang layak untuk direshuffle justru dikenal dekat dengan Presiden Jokowi.

"Justru mereka yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, hal ini menjadi ujian dilematis bagi Presiden. Bagaimanapun, kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik," kata Dedi dalam sebuah diskusi, Sabtu, 4 Juli 2020.

Baca Juga:

(HOAX atau FAKTA) : Bank BCA Bakal PHK Besar-besaran

Menkumham Yasonna Laoly konsisten berada di posisi teratas paling diharapkan direshuffle dengan penilaian 64.1 persen. Disusul Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 52.4 persen, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah 47.5 persen, Menteri Agama Fahrul Razy 40.8, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36.1.

Adapun posisi selanjutnya diisi oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33.2 persen, Menteri Sosial Juliari Batubara 30.6 persen, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28.1, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24.7.

Kemudian di bawah Zainudin Amali, ada Menteri BUMN Erick Tohir dengan 18.4 persen dan posisi paling buncit ditempati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 13.0 persen.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. (Foto: setkab)

“Dilema bagi Presiden melihat menteri yang bersusah payah memenangkan Pilpres 2019, justru berada di urutan teratas paling diharapkan reshuffle, jangan sampai ada asumsi justru karena kedekatan inilah membuat mereka merasa aman dari kritik dan koreksi Presiden," kata Dedi.

Survei dilakukan dari tanggal 8 - 25 Juni 2020 melalui metode Wellbeing Purposive Sampling (WPS) melihat komposisi jumlah populasi di tiap wilayah tersurvey. Validitas data menggunakan triangulasi bertingkat, membandingkan antar data terinput.

Dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20 persen dari total 1350 responden tersebar di 30 Provinsi terpilih. Sedangkan, untuk penentuan sampling error pada 3.54 persen dengan tingkat akurasi data dalam rentang maksimum 97 persen. (Pon)

Baca Juga:

#Reshuffle Kabinet #Jokowi #Kinerja Menteri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ni menegaskan pihaknya akan hadiri sidang asalkan surat panggilan diterima.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Indonesia
Kristomei Sianturi Gantikan Suharyanto Jadi Kepala BNPB, ini Profilnya
Kristomei Sianturi resmi menggantikan Suharyanto menjadi Kepala BNPB. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Kamis, 15 Oktober 2026
Kristomei Sianturi Gantikan Suharyanto Jadi Kepala BNPB, ini Profilnya
Indonesia
Prabowo Lantik Dua Wamenhan Baru, Ini Pembagian Tugas Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon
Prabowo melantik Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon sebagai Wamenhan. Maulana Bungaran dan Alim Setiawan Slamet juga mendapat jabatan baru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
Prabowo Lantik Dua Wamenhan Baru, Ini Pembagian Tugas Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon
Indonesia
Tiba di Istana Negara, Richard Taruli H Tampubolon Bakal Dilantik Jadi Wamenhan?
Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menyatakan siap ditempatkan di mana saja saat mendatangi Istana. Namanya dikabarkan masuk bursa Wamenhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
Tiba di Istana Negara, Richard Taruli H Tampubolon Bakal Dilantik Jadi Wamenhan?
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Bagikan