Mensos Risma Anggap Bupati Alor Gagal Paham soal PKH

MerahPutih.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan proses penyaluran bantuan sosial. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan pasca viralnya video Bupati Alor, Amon Djobo, pada 2 staf Kementrian Sosial yang berada di lokasi.

"PKH itu enggak lewat daerah! Jadi, kalau bupatinya mau membagikan itu malah salah, karena dari bank itu langsung ke penerima. Jadi langsung ke orangnya, tidak lewat ke siapa-siapa," ujar Risma di Surabaya, Jumat, (4/6).

Baca Juga

Anak Buahnya Dimarahi Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma

Risma menegaskan, seandainya itu melalui orang, maka mekanisme salah, karena PKH sendiri melalui Bank dan juga PT. Pos.

"Kalau itu terjadi, pasti itu ada penyelewengan, pasti itu. Karena mekanismenya tidak begitu," sambung Risma.

Dijelaskannya, mekanismenya bantuan PKH, BKNT pada daerah yang sulit dijangkau, maka selalu menggunakan PT Pos. Namun, jika daerah itu bisa dijangkau, maka akan menggunakan jasa bank.

"Itu pun langsung ke penerima manfaat, tidak melalui siapapun," tegas Risma

Risma menilai, jika Bupati Alor telah salah pengertian. Saat itu Bupati Alor menyayangkan perihal penyerahan PKH. Sementara, yang dilihatnya adalah bantuan bencana.

"Sementara itu, yang disampaikan Bupati (Alor) itu ngomongnya beda, karena itu PKH. Sementara yang diberikan ke Ketua DPRD itu bantuan bencana, dan bantuan bencana itu, aku bisa lewat mana saja. Bisa lewat polres. Aku waktu di Subang aku lewat Koramil, ya karena waktu itu yang ada dia, mereka mendirikan dapur umum," ungkap Risma.

Risma juga menjelaskan, jika bantuan bencana bisa melalui ke siapa dan kemana saja, asal ada pertanggungjawaban yang jelas

"Bantuan bencana alam itu boleh ke siapa saja, asal penerimanya jelas, dan tanda terimanya juga jelas. Jadi bantuan bencana itu asalkan pertanggungjawabannya jelas," ujar Risma.

"Intinya beda, Pak Bupati (Alor) ngomongnya PKH, yang diberikan ke Ketua DPRD itu bantuan bencana, karena saya menghubungi para pejabat di sana, terlebih lagi kami paling belakang mendapatkan info jika di Alor juga kena, akhirnya kita kirim barang dari Surabaya, itupun tidak bisa masuk, dan akhirnya kami cari tau orang sana yang bisa dikontak," imbuhnya.

Risma beralasan, jika bantuan bencana itu melalui Ketua DPRD, bukan ke orang lain karena Kemensos saat itu, hanya bisa menghubungi Ketua DPRD setempat.

"Kebetulan waktu itu saya dapat nomor telepon Ketua DPRD setempat, dan dia menyampaikan jika memang mengalami kesulitan, serta butuh bantuan, saya masih menyimpan WA-nya," terangnya.

Bahkan, pemberian bantuan bencana tersebut, oleh Risma sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo secara langsung.

"Saya juga bilang, barang bantuan tidak bisa mendarat, karena Syahbandar tidak mengizinkan mendarat karena masih bahaya. Terus saya suruh staf saya agar menyerahkan itu ke sana, dan hal ini sudah saya laporkan ke Presiden (Joko Widodo), karena memang kami tidak bisa mendarat," ungkap Risma.

Dalam hal ini, Risma harus mengambil langkah cepat, agar warga Alor yang terdampak bencana bisa segera mendapatkan bantuan.

"Waktu itu saya berpikir, bagaimana warga tidak kelaparan, ternyata kemudian setelah barang tersebut bisa masuk, dia (Bupati Alor) marah-marah ke staf kita, dikira itu PKH. Lho PKH itu sejak saya jadi Menteri, tidak ada barang, yang ada hanya uang, dan itu permintaan dari Pak Presiden," tutupnya. (Budi Lentera/Surabaya)

Baca Juga

Mendagri Minta Gubernur NTT Urus Perseteruan Bupati Alor dengan Mensos Risma